Kejar Pinjaman Bank Dunia, Ridwan Kamil Kumpulkan Kepala Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumpulkan sejumlah kepala daerah meminta kesiapan program penataan sampah dalam rencananya menjemput dana pinjaman senilai Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia untuk pengelolaan sampah di Sungai Citarum.

Sejumlah kepala daerah hadir dalam agenda rapat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (24/6/2019) itu. Di antaranya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

Ridwan mengatakan, ada delapan daerah yang rencananya mendapatkan bantuan tersebut. Yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur.

Baca juga: Ridwan Kamil: 80 Persen Pinjaman Bank Dunia untuk Atasi Sampah Bandung Raya

Pembagian anggaran akan disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan tiap daerah.

"Ternyata 80 persen sampah Citarum datang dari Metro Bandung, Cimahi, KBB 20 persen datang dari Purwakarta, Karawang, Cianjur dan Bekasi. Makanya anggaran dibagi sesuai proporsi timbunan sampah yang dihasilkan," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Ia menyebut, jika dikalkulasikan minimal tiap daerah mendapat Rp 50 miliar. Anggaran itu nantinya akan digunakan tiap daerah khusus untuk merancang program pengelolaan sampah.

Ia mengingatkan, tujuan utamanya mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah domestik.

"Jadi kita komit dan optimis pencemaran Citarum bisa selesai karena kita tahu kuncinya adalah sejak awal tidak membiarkan masyarakat dengan gaya hidupnya. Makanya kita maksimalkan agar sampah habis di tempat," jelasnya. 

Baca juga: Dana Rp 1,4 Triliun dari Bank Dunia untuk Atasi Sampah Citarum

Setelah mendapat pemaparan program dari tiap daerah, ia akan melaporkan kepada Bappenas. Keputusan disetujui atau tidaknya pinjaman itu akan diumumkan pada 12 Juli 2019.

"Ini jadi masih proses, Bappenas yang mempresentasikan. Tapi dalam sejarah Bank Dunia jarang ada penolakan karena pemegang saham ini kan Indoneia juga, tinggal detailnya saja," ujarnya.

Pinjaman Rp 1,4 triliun itu akan dicairkan bertahap dalam lima tahun dengan besaran sekitar Rp 300 miliar per tahun. Pelaksanaan program tiap tahun akan turut menentukan pencairan pinjaman tahun berikutnya.

"Ya itu standar kalau kerja sama bentuknya begitu makanya delapan daerah memberikan proposal untuk kesanggupan untuk ikut peran serta terkait dengan ketersediaan lahan jika dibutuhkan, kemudian operasional dan lain-lain," ungkapnya.

"Dan dana ini tetap di Kementerian kita tidak menerima uang, kita hanya mengajukan yang menyediakan pusat. Kita hanya menerima," jelasnya.