Tarif Bus Listrik Transjakarta Sama dengan yang Berbahan Bakar Solar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, tarif bus listrik akan sama dengan bus transjakarta konvensional berbahan bakar solar saat beroperasi.

Hal itu dikatakan Agung karena aturan yang ditetapkan pemerintah tentang tarif angkutan umum seperti bus tidak didasari bahan bakar yang digunakan bus tersebut.

"Selama ini tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tidak didasari oleh bahan bakar. Tarif kepada pelanggan itu semuanya sama. Saat ini, ada yang pakai solar ada yang pakai gas toh tarifnya sama, tidak ada yang beda," kata Agung, dalam acara diskusi 'Kesiapan Kendaraan Listrik Mengaspal di Jakarta', di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Baca juga: PT Transjakarta Minta Tarif Listrik Diturunkan untuk Bus Listrik

Agung mengatakan, harga bus listrik memang lebih mahal tiga kali lipat dari harga bus konvensional berbahan bakar solar yakni sekitar Rp 2 miliar.

Namun, biaya perawatan dan operasional bus listrik jauh lebih murah. Hal itu yang membuat tarif bus listrik nantinya sama dengan bus berbahan bakar solar.

"Bus listrik itu jumlah komponennya sangat sedikit, di bawah 20, tadi sekitar 17 komponen. Sedangkan yang namanya bahan bakar solar itu ratusan komponennya. Sehingga, di situ saja sudah kelihatan akan berdampak signifikan, tapi itu semua akan berdampak di jangka panjang karena di awal pemeliharaannya akan lebih murah," ujar Agung.

Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, operasional bus listrik tak perlu memikirkan mahalnya harga bus.

Tetapi, harus melihat jangka panjang operasional bus yang berdampak pada kualitas lingkungan yang baik, penghematan biaya dan energi.

Baca juga: Operasional Bus Listrik di Jakarta Terkendala Perpres

"Kalau penggunaan bus listrik disubsidi itu menarik. Jika nanti disubsidi itu nanti akan menimbulkan efisiensi yang sangat besar," kata Yayat.

Adapun saat ini operasional bus listrik masih terkendala dengan belum diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hal tersebut.

"Yang belum ada adalah kebijakan di tingkat nasional. Kami mendengar bahwa ada draf Peraturan Presiden yang sedang disusun, kami mengahrapkan ini akan menjadi sebuah dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah DKI untuk menjalankan bus listrik ini," ujar Agung.