7 Fakta di Balik Sistem Zonasi PPDB 2019, Jokowi Akui Banyak Masalah hingga Muncul Kejanggalan Saat Pendaftaran

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya keluhan terkait penerapan sistem zonasi sekolah di sejumlah daerah.

Jokowi mengatakan, permasalahan dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini lebih banyak dibanding dengan sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat ternyata juga merasakan dampak dari sistem zonasi tersebut.

Tahun lalu, anak keduanya Camillia Laetitia Azzahra terpaksa bersekolah di SMP swasta lantaran terkena sistem zonasi PPDB.

Berikut ini fakta di balik polemik sistem zonasi sekolah:

1. Jokowi akui permasalahan sistem zonasi tahun ini lebih banyak

Dok. Kementerian ATR/BPN Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada 3.200 masyarakat di Gresik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan awak media untuk menanyakan langsung permasalahan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Akui Sistem Zonasi PPDB Bermasalah

2. Sistem zonasi sekolah sempat buat Ridwan Kamil gundah

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kamis (13/6/2019).

Emil mengaku gundah menyikapi masalah sistem zonasi sekolah saat mencarikan sekolah untuk anak keduanya tahun lalu.

"Saya punya pergulatan batin, antara WhatsApp kepala dinas, tapi akhirnya membohongi diri sendiri, maka saya putuskan masuk ke swasta," ujarnya.
Terlepas dari hal itu, menurut Emil, masalah keresahan orangtua siswa menyikapi sistem zonasi merupakan dinamika di semua daerah.

"Dinamika ini tidak terjadi di Bandung, tapi di seluruh indonesia," ungkap Emil.

"Dari dua tahun terakhir kan sudah disiasati, kepada mereka yang tidak mampu dan harus sekolah swasta, kita kan ada program perbantuan nah itu tolong dimanfaatkan, kan tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah akibat kekurangan biaya," tuturnya.

Dia menyebut, persoalan PPDB tahun ini terletak pada kuota sistem zonasi di Bandung yang mencapai 90 persen.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Saat Anaknya Terdampak Sistem Zonasi PPDB