Tiga Daerah di Jabar Gagal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

BANDUNG, KOMPAS.com – Tiga daerah di Jawa Barat mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 .

Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Hary Sutrasno, dari hasil audit BPK ada sejumlah masalah yang menyebabkan tiga daerah tersebut gagal meraih wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kami mengingatkan Pemda untuk benar-benar menindaklanjuti semua rekomendasi BPK agar mendapatkan WTP. Seperti Cianjur tidak dapat diberikan WTP karena ada fraud (kecurangan),” ujar Hary saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK

Masih dari laporan BPK, sambung Hary, untuk Kabupaten Tasikmalaya ditemukan masalah potongan bantuan sosial (dana hibah) hingga 90 persen.

Sedangkan Bandung Barat terkendala penggelapan dana BPJS di sebuah rumah sakit.

“Kami mendorong supaya rekomendasi dari BPK terus diperhatikan agar segera diselesaikan," katanya. 

Baca juga: Menteri Yasonna Apresiasi Penilaian Opini WTP dari BPK untuk Kemenkumham

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, untuk mendongkrak WDP menjadi WTP, pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis.

Mulai dari identifikasi masalah, penyelesaikan masalah dari aspek regulasi dan administrasi, hingga menyusun rencana aksi pencegahan korupsi.

Ini tidak hanya berlaku untuk 3 daerah. 24 kabupaten/kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), harus melakukannya untuk mempertahankan prestasinya.

"Yang terpenting adalah komitmen dari kepala daerah, DPRD, kepala OPD serta seluruh pegawai kepemerintahan," pungkasnya.