Wakil Wali Kota Sebut Bandung Belum Siap dengan PPDB Sistem Zonasi

Kompas.com - 20/06/2019, 20:38 WIB
Petugas memeriksa berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPetugas memeriksa berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019.

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, sebenarnya Kota Bandung belum siap menjalankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB).

“Jujur, (pendidikan) Kota Bandung sebetulnya belum merata,” ujar Yana kepada Kompas.com di sela-sela Big Bad Wolf di Kota Baru Parahyangan, Kamis (20/6/2019).

Yana menambahkan, tidak semua kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung memiliki sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Begitupun dengan kualitas pengajarnya, belum merata.


Baca juga: Komentar Jokowi soal Sistem Zonasi PPDB yang Menuai Protes Wali Murid

Sebelum sistem zonasi diterapkan, ia lebih setuju dilakukan pemerataan baik dari infratsruktur sekolah maupun pengajarnya. Guru-guru yang punya potensi harusnya dimutasi demi pemerataan.

Kalaupun mutasi harus dilakukan, sebaiknya bertahap 20-30 persen dulu. PPDB baiknya tetap mengutamakan akademik.

Apalagi selama ini orangtua selalu mendorong anaknya untuk belajar biar pintar. Sedangkan sekolah yang disebut favorit berada di pusat di Kota Bandung. Itu artinya, memiliki rumah di tengah kota sangat mahal.

“Kami sudah sampaikan hal ini ke pemerintah pusat, tapi faktanya ya seperti ini (aturan zonasi diberlakukan),” ucapnya.

Baca juga: Panitia PPDB Bingung, Lokasi Rumah Siswa Pendaftar Ada di Tengah Samudera Hindia

Sebagai perwakilan pemerintah, ia merasa serba salah. Karena pemerintah pusat lewat Permendikbud mengharuskan sistem zonasi.

Jika Permendikbud tidak dilaksanakan, Pemkot Bandung akan dikenakan sanksi mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditahan.

“Itu malah merugikan banyak orang,” ujarnya. 

Baca juga: Sumbar Resmi Buka PPDB SMA/SMK dengan Sistem Zonasi Mulai 25 Juni

Ditambah adanya indikasi kecurangan PPDB dengan memasukkan nama siswa ke kartu keluarga orang lain yang rumahnya berdekatan dengan sekolah favorit.

“Ada yang masuk ke kartu keluarga office boy sekolah, padahal dia anak dokter,” ucapnya.

Ke depan, Pemkot Bandung tentunya akan terus memperbaiki kualitas pendidikan sehingga lebih merata. Setelah merata, Kota Bandung tentunya lebih siap menjalankan sistem zonasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X