TKD PNS Kota Bandung Terancam Dipotong, Oded Yakin Tidak Akan Ada Gejolak

BANDUNG, KOMPAS.com- Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk PNS Pemkot Bandung merupakan konsekuensi yang wajar ketika terjadi defisit anggaran pada APBD.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, APBD merupakan anggaran yang dititipkan masyarakat Kota Bandung untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung.

“Kami mendapat amanah dari masyarakat Kota Bandung yang jumlahnya 2,5 juta berupa amanah pengelolaan anggaran yang diambil dari masyarakat melalui pajak dan sebagainya. Kita sebagai pengelola tentu saja di samping mendapatkan gaji juga tunjangan- tunjangan," kata Oded saat ditemui usai Groundbreaking Wetland Park di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Defisit Anggaran Rp 609 M, TKD PNS Kota Bandung Terancam Dipotong

"Tentu saja sebagai pengelola yang baik, amanah, transparan, dan berpihak pada masyarakat, tentu kami harus mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan kita sebagai pengelola. Kebetulan karena APBD ini defisit, untuk membuat keseimbangan tidak ada salahnya kita mengurangi TKD,” kata Oded lagi. 

Lebih lanjut, Oded menjelaskan, pemotongan TKD PNS merupakan langkah yang paling realistis dalam kondisi defisit anggaran.

“TKD itu dinamis. Boleh jadi sekarang defisit kita kurangi, kalau tahun depan surplus kita bagikan lagi,” imbuhnya.

Oded pun mengimbau kepada para PNS untuk bekerja lebih giat meski ada pemotongan TKD. Dia pun optimistis kondusivitas di Pemkot Bandung tidak akan terlalu terpengaruh.

“Saya yakin kalau saya punya ASN dan staf saya orangnya mengerti, baik dan soleh. Ketika hari ini (TKD) kurang, mereka akan memahami. Saya yakin tidak akan ada gejolak di lingkungan ASN,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan jika terjadi defisit anggaran pada APBD tahun 2019.

“Berkenaan dengan defisit memang faktanya seperti itu, defisit hampir Rp. 609 miliar," kata Ema, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Melihat Megahnya Masjid Agung II di Batam, Adopsi Model Masjid Nabawi dengan Anggaran Rp 260 M

Ema menambahkan, defisit anggaran berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang terpaksa dibatalkan.

Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Pertama pendapatan yang belum maksimal, hingga asusmsi SILPA yang tidak sesuai prediksi.

"Penyebab defisit, SILPA di luar perkiraan kita. Kemudian pendapatan tidak mencapai 100 persen. Mungkin kalau bisa mencapai 100 persen, defisit bisa berkurang atau bahkan mungkin tertutup," jelasnya.

Ema mengatakan, agar defisit anggaran tidak terlalu membebani kegiatan wajib Pemkot Bandung,  saat ini masih dibahas upaya efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk para PNS di Pemkot Bandung.

Hal tersebut bakal menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit anggaran.

"Sifat TKD kan, bukan wajib, itu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan daerah memanggil itu karena ada kebutuhan, kenapa tidak," ucapnya.

Selain itu, langkah lain yang akan diambil oleh Pemeritnah Kota Bandung adalah mendorong peningkatan pendapatan dan retribusi.

"Artinya ada konsekuensi kerja keras. Terutama SKPD yang beririsan dengan pendapatan," tandasnya.