7 Fakta Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019, Desak Jokowi Copot Mendikbud hingga Sejumlah Sekolah Kekurangan Siswa

Kompas.com - 20/06/2019, 09:06 WIB
Aksi protes PPDB sistem zonasi oleh wali murid di Surabaya, Rabu (19/6/2019)KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Aksi protes PPDB sistem zonasi oleh wali murid di Surabaya, Rabu (19/6/2019)

KOMPAS.com - Aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.


Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).Dok. Kemendikbud Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.

Baca juga: Protes Sistem Zonasi PPDB, Wali Murid di Surabaya Minta Mendikbud Dicopot

2. Wali murid: Dampak sistem zonasi merugikan siswa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan pembukaan PPDB online SMA di ruang pusat IT PPDB di kampus ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari.KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan pembukaan PPDB online SMA di ruang pusat IT PPDB di kampus ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari.

Sawitri mengatakan, pihaknya mengaku sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, antara lain dari pihak dinas hingga Mendikbud.

Dirinya meminta sistem zonasi dipersiapkan lebih matang konsep dan infrastrukturnya sebelum diberlakukan.

"Karena kami tahu, dampaknya akan carut marut seperti ini," jelasnya.

PPDB sistem zonasi memang dianggap baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun kondisi saat ini, infastruktur sekolah masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Regional
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Regional
Begal Masuk Kampus Unand, 'Kalau Kau Teriak, Mati Kau'

Begal Masuk Kampus Unand, "Kalau Kau Teriak, Mati Kau"

Regional
PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Regional
Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Regional
Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Regional
Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Regional
Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Regional
PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

Regional
6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

Regional
Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Regional
Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Regional
Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Regional
Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Regional
Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Regional
Close Ads X