Kasus Dugaan Korupsi, Jaksa Agendakan Periksa Kepala Satpol PP Maluku

Kompas.com - 20/06/2019, 08:57 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi


AMBON, KOMPAS.com - Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, Titus Renwarin.

Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku.

Sebelumnya, Titus telah dipanggil oleh jaksa penyidik untuk dimintai keterangannya, namun yang bersangkutan tidak hadir karena sedang berada di luar daerah.

Baca juga: Kadis Pendidikan Sulsel Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kapal

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette mengatakan, agenda pemeriksaan terhadap Tisus dilakukan untuk mencari adanya indikasi penyimpangan yang terjadi dalam kasus tersebut.

"Sudah dilakukan pemanggilan terhadap Kasat Pol PP Maluku untuk dimintai keterangannya oleh jaksa penyelidik, namun yang bersangkutan sementara berada di Jakarta. Nanti kalau sudah pulang ke Ambon, maka langsung dipanggil untuk diperiksa," kata Samy, kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (19/6/2019).

Dia mengatakan, dalam tahapan puldata dan pulbaket kasus tersebut, jaksa penyelidik telah meminta ketarangan dari Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku, bendahara Satpol PP Provinsi Maluku, dan pelapor yang diketahui adalah mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru.

"Yang sudah dimintai keterangan oleh jaksa penyelidik di tubuh Satpol PP Maluku yakni sekretaris, bendahara dan pelapor. Selanjutnya data-data dan bahan keterangan itu diserahkan ke bagian pidana khusus (pidsus) untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut," ujar Samy.

Baca juga: KPK Bersama Polri dan BPK Bahas Penanganan 2 Kasus Korupsi di Kalbar

Untuk diketahui, dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku itu dilaporkan mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru ke Kejati Maluku, setelah dia menggerebek Gedung Rinamakana Ambon pada 11 Juli 2018, yang dijadikan sebagai tempat perekrutan ratusan anggota Satpol PP ilegal.

Kuat dugaan akibat perekrutan anggota Satpol PP secara ilegal itu negara dirugikan sekitar Rp 500 juta untuk membayar gaji puluhan anggota Satpol PP ilegal yang saat ini masih dipekerjakan di kantor tersebut. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X