Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2019, 20:53 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi sudah tepat karena berlandaskan Pancasila. Namun demikian, sistem tersebut harus disertai peran negara untuk memberikan keadilan.

“Sistem zonasi merupakan manifestasi dari sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan dalam mewujudkan tatanan rekrutmen siswa,” kata Dedi saat dihubungi, Selasa (18/6/2019).

Lebih lanjut ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini menambahkan, sistem zonasi akan meringankan orangtua yang memiliki tingkat ekonomi rendah.

“Biaya pendidikan jadi murah karena pendidikan bukan mahal di uang bayaran, tapi di (biaya) transport. Maka dengan jarak menuju sekolah dekat, biaya pendidikan jadi murah,” ucapnya.

Baca juga: Zonasi PPDB, Gadis Ini Menangis 2 Hari karena Gagal Masuk SMA Negeri

Agar sistem zonasi bisa lebih maksimal, Dedi mengatakan sudah seharusnya status sekolah favorit dihapuskan. Menurut dia, status tersebut justru menjadi penghalang untuk siswa-siswa yang rumahnya berada di dekat sekolah tetapi harus pergi ke sekolah lain yang jauh dari rumahnya.

“Selama ini sekolah favorit itu gurunya berpengalaman, fasilitas baik dan siswa yang direkrut punya nilai tinggi. Sedangkan sekolah yang tidak favorit gurunya honorer, siswa tidak punya kemampuan ekonomi dan sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang memadai,” katanya.

Untuk menghapuskan sistem sekolah favorit tersebut, cara yang paling relevan dilakukan, menurut dia, adalah dengan memberikan keadilan terhadap sekolah-sekolah yang selama ini disebut non favorit.

“Kalau semua sekolah fasilitasnya harus memadai dengan sistem zonasi, negara harus adil. Sekarang Dinas Pendidikan berbagai tingkatan harus segera melakukan distribusi guru dan membangun fasilitas. Guru berkualitas harus disebar ke seluruh pelosok, dan fasilitas harus segera ditingkatkan. Itu bisa dilakukan karena anggaran pendidikan cukup besar di segala tingkatan, tapi selama ini tidak efektif,” tuturnya.

Baca juga: Sistem Zonasi, Orangtua Siswa di Banten Khawatir Anaknya Gagal Masuk SMA Negeri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan PublikĀ 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan PublikĀ 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Regional
Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Regional
Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Regional
Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Regional
Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Regional
Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Regional
Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Regional
Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Regional
Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Regional
Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Regional
Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com