Dedi Mulyadi: PPDB Sistem Zonasi Harus Disertai Keadilan Negara

BANDUNG, KOMPAS.com- Tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi sudah tepat karena berlandaskan Pancasila. Namun demikian, sistem tersebut harus disertai peran negara untuk memberikan keadilan.

“Sistem zonasi merupakan manifestasi dari sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan dalam mewujudkan tatanan rekrutmen siswa,” kata Dedi saat dihubungi, Selasa (18/6/2019).

Lebih lanjut ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini menambahkan, sistem zonasi akan meringankan orangtua yang memiliki tingkat ekonomi rendah.

“Biaya pendidikan jadi murah karena pendidikan bukan mahal di uang bayaran, tapi di (biaya) transport. Maka dengan jarak menuju sekolah dekat, biaya pendidikan jadi murah,” ucapnya.

Baca juga: Zonasi PPDB, Gadis Ini Menangis 2 Hari karena Gagal Masuk SMA Negeri

Agar sistem zonasi bisa lebih maksimal, Dedi mengatakan sudah seharusnya status sekolah favorit dihapuskan. Menurut dia, status tersebut justru menjadi penghalang untuk siswa-siswa yang rumahnya berada di dekat sekolah tetapi harus pergi ke sekolah lain yang jauh dari rumahnya.

“Selama ini sekolah favorit itu gurunya berpengalaman, fasilitas baik dan siswa yang direkrut punya nilai tinggi. Sedangkan sekolah yang tidak favorit gurunya honorer, siswa tidak punya kemampuan ekonomi dan sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang memadai,” katanya.

Untuk menghapuskan sistem sekolah favorit tersebut, cara yang paling relevan dilakukan, menurut dia, adalah dengan memberikan keadilan terhadap sekolah-sekolah yang selama ini disebut non favorit.

“Kalau semua sekolah fasilitasnya harus memadai dengan sistem zonasi, negara harus adil. Sekarang Dinas Pendidikan berbagai tingkatan harus segera melakukan distribusi guru dan membangun fasilitas. Guru berkualitas harus disebar ke seluruh pelosok, dan fasilitas harus segera ditingkatkan. Itu bisa dilakukan karena anggaran pendidikan cukup besar di segala tingkatan, tapi selama ini tidak efektif,” tuturnya.

Baca juga: Sistem Zonasi, Orangtua Siswa di Banten Khawatir Anaknya Gagal Masuk SMA Negeri