PPDB SMK di Jateng Diselenggarakan Tanpa Zonasi

Kompas.com - 18/06/2019, 18:22 WIB
Para calon siswa sedang mengantri untuk menyerahkan berkas persyaratan masuk SMK Negeri 1 Kota Magelang, di aula sekolah setempat, Selasa (18/6/2019). KOMPAS.com/IKA FITRIANAPara calon siswa sedang mengantri untuk menyerahkan berkas persyaratan masuk SMK Negeri 1 Kota Magelang, di aula sekolah setempat, Selasa (18/6/2019).

MAGELANG, KOMPAS.com - Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) tingkat SMK Negeri di Jawa Tengah diselenggarakan tanpa sistem zonasi. Ini berbeda dengan PPDB tingkat SMP dan SMA.

PPDB SMK masih menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan prestasi sebagai indikator calon siswa diterima atau tidak ke sekolah tujuan.

"Untuk SMK itu tidak zonasi, tapi yang ditentukan bahwa siswa itu diterima dan tidak adalah berdasarkan dari SKHUN dan prestasi, itu murni,” kata Ketua Panitia PPDB SMK Negeri 1 Magelang, Adung Nakanta, Selasa (18/6/2019).

Meski demikian ada perbedaan pada pola PPDB SMK tahun 2019/2020 ini dengan tahun lalu. Adung menjelaskan, tahun lalu PPDB masing memakai sistem online biasa, sedangkan tahun ini menggunakan online mandiri.

Baca juga: Zonasi PPDB, Gadis Ini Menangis 2 Hari karena Gagal Masuk SMA Negeri

Jika online biasa artinya calon siswa mendaftar terlebih dahulu secara online sebelum kemudian berkasnya diverifikasi oleh panitia PPDB.

Sebaliknya, tahun ini calon siswa wajib menyerahkan berkas dulu ke panitia yang kemudian akan diverifikasi. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, maka calon siswa bisa mendaftar secara online dengan mengisi kode registrasi (token) yang sudah diberi oleh panitia.

"Setelah dapat token calon siswa bisa daftar sendiri, bisa di sekolah atau di rumah,” ujar dia.

Lebih lanjut, PPDB SMK Negeri sendiri baru akan dimulai pada 1-5 Juli 2019. Akan tetapi di SMK Negeri 1 sudah dibuka pengajuan berkas persyaratan sejak 17-28 Juni 2019.

“Jadi kami melaksanakan dua verifikasi. Pertama, verifikasi berkas. Kedua, verifikasi online. Sebelum masuk verifikasi online, berkas diverifikasi dulu oleh ketua prodi-prodi sesuai dengan jurusan yang dituju calon siswa," terang Adung.

Baca juga: Terganjal Pergub, PPDB SMA/SMK di Sumbar Belum Dilaksanakan

Adapun berkas persyaratan yang diajukan antara lain SKHUN, Kartu Keluarga (KK), sertifikat prestasi (jika ada) dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon siswa tidak buta warna atau minimal mata minus tidak lebih dari 2 atau +2.

PPDB SMP

Terpisah, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, berharap pengalaman PPDB tingkat SMP beberapa waktu lalu bisa menjadi pelajaran untuk PPDB SMA/SMK yang akan diselenggarakan tidak lama lagi.

"PPDB SMP sudah cukup menguras energi, mudah-mudahan pengalaman PPDB SMP yang lalu bisa menjadi pelajaran, motivasi, untuk mengantaisipasi sehingga tidak terjadi kagalauan," tutur Windarti.

Menurutnya, persoalan yang sempat terjadi pada PPDB SMP lalu diantaranya berkaitan dengan surat keterangan domisili. Pihaknya telah melakukan antisipasi agar permasalahan serupa pada PPDB SMA bisa diatasi dengan baik.

"Kalau PPDB SMP sempat ada persoalan berkaitan dengan surat keterangan domisili, itu yang akan menjadi hal yang cukup rumit, tapi insyaallah dari pengalaman PPDB SMP, kita bisa tangani itu di PPDB SMA/SMK nanti," harapnya. 

Baca juga: Satu Pendaftar Bawa 100 Berkas, PPDB SMAN 2 Kota Tasik Kewalahan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X