5 Komisioner KPU Ditetapkan Tersangka, Kapolda Sumsel: Benar atau Tidak Pengadilan yang Menentukan

Kompas.com - 17/06/2019, 14:54 WIB
Suasana kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Minggu (16/6/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRASuasana kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Minggu (16/6/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com- Polemik lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini masih terus menjadi perbincangan.

Kasus itu sebelumnya terkuak setelah Polresta Palembang menerima laporan dari Bawaslu Palembang karena adanya dugaan penghilangan hak suara masyarakat pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ketika pemilu kemarin. 

Hasil penyelidikan tersebut, menetapkan EF (ketua KPU Palembang), AL (Komisioner KPU Kota Palembang), YT (Komisioner KPU Kota Palembang), AB (Komisioner KPU Kota Palembang) dan SA (Komisioner KPU Kota Palembang), sebagai tersangka karena diduga bersalah.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Ketua KPU Palembang: Kami Siap Ikuti Proses Hukum

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pasca penetapan status tersangka terhadap lima komisioner KPU Palembang, polisi banyak mendapatkan pro dan kontra atas keputusan tersebut.

Menurutnya, masyarakat ada yang menyesalkan atas sikap polisi bahkan ada juga dukungan terhadap penyidik untuk mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara pemilu.

"Polisi adalah bagian dari aparat penegak hukum, dari pada criminal justice, ketika Undang-undang pemilu menyatakan, setelah Gakkumdu menyatakan bahwa itu pidana pemilu, diserahkan ke polisi, dilakukan penyidik dan diserahkan ke jaksa penuntut umum, jika jaksa P21 (berkas lengkap) tentu dikirim (berkas pemeriksaan)," kata Zulkarnain, Senin (17/6/2019).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zulkarnain menjelaskan, pihak kepolisian hanya sebatas penyidik dalam suatu perkara. Seluruh hasil penyelidikan pun, dilengkapi dengan alat bukti yang kuat.

"Jadi, Pak polisi bukan sama sekali muncul, seolah-olah kami mendzalimi, saya rasa ini sebuah proses," ujarnya.

Baca juga: Buntut Ditetapkan Tersangka, KPU Pusat Panggil 5 Komisioner Palembang

Dalam laporannya, Bawaslu Palembang menyebutkan jika KPU Palembang tak menjalankan rekomendasi PSL ketika pemilu kemarin. Kesalahan itu membuat lima komisioner akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Menurut penyidik, substansifnya kan KPU itu menghilangkan hak atau suara orang yang memiliki hak pilih, karena direkomendasikan untuk melakukan PSL tapi tidak dilaksanakan. Tapi dari persepsinya KPU sendiri sudah dilaksanakan, mana yang benar dan mana yang salah kan polisi hanya menyidik, nanti pengadilan yang menetukan," tegas Zulkarnain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X