Kompas.com - 17/06/2019, 14:54 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com- Polemik lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini masih terus menjadi perbincangan.

Kasus itu sebelumnya terkuak setelah Polresta Palembang menerima laporan dari Bawaslu Palembang karena adanya dugaan penghilangan hak suara masyarakat pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ketika pemilu kemarin. 

Hasil penyelidikan tersebut, menetapkan EF (ketua KPU Palembang), AL (Komisioner KPU Kota Palembang), YT (Komisioner KPU Kota Palembang), AB (Komisioner KPU Kota Palembang) dan SA (Komisioner KPU Kota Palembang), sebagai tersangka karena diduga bersalah.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Ketua KPU Palembang: Kami Siap Ikuti Proses Hukum

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pasca penetapan status tersangka terhadap lima komisioner KPU Palembang, polisi banyak mendapatkan pro dan kontra atas keputusan tersebut.

Menurutnya, masyarakat ada yang menyesalkan atas sikap polisi bahkan ada juga dukungan terhadap penyidik untuk mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara pemilu.

"Polisi adalah bagian dari aparat penegak hukum, dari pada criminal justice, ketika Undang-undang pemilu menyatakan, setelah Gakkumdu menyatakan bahwa itu pidana pemilu, diserahkan ke polisi, dilakukan penyidik dan diserahkan ke jaksa penuntut umum, jika jaksa P21 (berkas lengkap) tentu dikirim (berkas pemeriksaan)," kata Zulkarnain, Senin (17/6/2019).

Zulkarnain menjelaskan, pihak kepolisian hanya sebatas penyidik dalam suatu perkara. Seluruh hasil penyelidikan pun, dilengkapi dengan alat bukti yang kuat.

"Jadi, Pak polisi bukan sama sekali muncul, seolah-olah kami mendzalimi, saya rasa ini sebuah proses," ujarnya.

Baca juga: Buntut Ditetapkan Tersangka, KPU Pusat Panggil 5 Komisioner Palembang

Dalam laporannya, Bawaslu Palembang menyebutkan jika KPU Palembang tak menjalankan rekomendasi PSL ketika pemilu kemarin. Kesalahan itu membuat lima komisioner akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Menurut penyidik, substansifnya kan KPU itu menghilangkan hak atau suara orang yang memiliki hak pilih, karena direkomendasikan untuk melakukan PSL tapi tidak dilaksanakan. Tapi dari persepsinya KPU sendiri sudah dilaksanakan, mana yang benar dan mana yang salah kan polisi hanya menyidik, nanti pengadilan yang menetukan," tegas Zulkarnain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Regional
Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Regional
Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Regional
Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Regional
Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.