7 Fakta 5 Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka, Diduga Hilangkan Hak Suara hingga Dipanggil KPU Pusat

Kompas.com - 17/06/2019, 11:23 WIB
Ketua KPU kota Palembang Eftiyani saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap dirinya bersama lima orang komisioner yang lain, Minggu (16/6/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKetua KPU kota Palembang Eftiyani saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap dirinya bersama lima orang komisioner yang lain, Minggu (16/6/2019).

KOMPAS.com - Diduga menghilangkan hak suara saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, 5 komisioner KPU di Palembang ditetapkan menjadi tersangka.

Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Yon Edi Winara mengatakan, penetapan status tersangka itu dilakukan pada Selasa (11/6/2019) lalu setelah dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua KPU Palembang yang juga menjadi salah satu tersangka membantah dirinya telah melakukan tindak pidana pemilu.

Berikut ini fakta lengkapanya:

1. Polisi tetapkan 5 komisioner KPU jadi tersangka

Ilustrasi PolisiThinkstock/Antoni Halim Ilustrasi Polisi

Sebanyak 5 komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polresta Palembang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah memeriksa keterangan para saksi dan lima komisioner.

Sebelumnya, penyidik Polresta Palembang menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang dengan tanda bukti lapor No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, pada (22/5/2019).

Lima tersangka komisioner KPU Palembang tersebut yakni berinisial EF (Ketua KPU Palembang), Al (Komisioner KPU Kota Palembang), YT (Komisioner KPU Kota Palembang), AB (Komisioner KPU Kota Palembang), dan SA (Komisioner KPU Kota Palembang).

"Iya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan nanti akan dilanjutkan," kata Yon, Sabtu (15/6/2019).

Baca juga: Rekapitulasi KPU Sumsel: Prabowo Ungguli Jokowi di 16 Kabupaten/Kota

2. Ketua KPU Palembang siap ikuti proses hukum

Suasana kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Minggu (16/6/2019).KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Suasana kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, Minggu (16/6/2019).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang Eftiyani menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum.

Hal itu diungkapkan setelah dirinya bersama empat komisioner lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

"Kami akan ikuti proses hukum hingga selesai," kata Eftiyani, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/6/2019).

Eftiyani mengatakan, dalam proses Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada (27/4/2019) lalu di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah dilakukan sesuai prosedur.

Di mana dalam prosesnya, seluruh penyelenggaraan telah diketahui oleh KPU Sumsel.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, menurut Eftiyani, sebelumnya mengajukan untuk melakukan PSL di 70 TPS.

"Dari hasil konsultasi KPU Provinsi Sumsel, kami melakukan identifikasi. Munculah di lapangan dari 70 TPS itu, 13 yang mau melaksanakan PSL, 57 yang tidak mau (melaksanakan PSL)," ujarnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Ketua KPU Palembang: Kami Siap Ikuti Proses Hukum

3. Pergantian komisioner KPU Palembang tunggu status terpidana

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, pergantian para komisioner itu dilakukan oleh KPU RI sebagai pimpinan tertinggi seluruh penyelenggara pemilu.

Sehingga, penetapan dan pengangkatan seorang komisioner KPU merupakan wewenang KPU RI.

"Pergantian itu akan dilakukan kalau mereka sudah ditetapkan sebagai terpidana. Hal-hal itu akan dibicarakan lagi dengan KPU RI, karena memang penetapan, pengangkatan KPU kota itu KPU RI. Jadi regulasinya itu setelah terpidana. Untuk sementara belum," kata dia.

Sementara itu, Hepriyadi menegaskan, walaupun lima orang komisioner KPU Palembang ditetapkan sebagai tersangka, hal itu tidak akan mengubah hasil pemilu. Alasannya, karena semua penyelenggaraan telah berjalan.

"Kasus ini tidak merubah hasil, tinggal aksesnya. Kalau kami bilangnya ini risiko pemilu, tapi kami sesalkan risiko pemilu ini bukan muncul dari peserta pemilu, tapi sama-sama dari penyelenggara pemilu. Saya pikir ini baik untuk demokrasi kedepan, Allah dapat menunjukkan mana yang benar dan salah," ujar dia.

Baca juga: KPU Sumsel: Pergantian Komisioner KPU Palembang Setelah Ditetapkan Terpidana

4. Dipanggil KPU pusat, ini penjelasan Eftiyani

Para komisioner KPU Sumsel diperiksa sebagai saksi oleh penyidik di Polresta Palembang, terkait penetapan status tersangka lima orang komisioner KPU Palembang, Sabtu (15/6/2019).KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Para komisioner KPU Sumsel diperiksa sebagai saksi oleh penyidik di Polresta Palembang, terkait penetapan status tersangka lima orang komisioner KPU Palembang, Sabtu (15/6/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memanggil lima komisioner KPU Palembang setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pelanggaran pemilu, Senin (17/6/2019).

Ketua KPU Palembang Eftiyani mengatakan, mereka dipanggil ke KPU RI untuk melakukan koordinasi terkait jeratan hukum yang menimpanya.

"KPU Sumsel juga akan mendampingi kami ke Jakarta untuk koordinasi dengan KPU RI. Besok juga batas akhir pelimpahan berkas dari penyidik ke kejaksaan. Mudah-mudahan besok (proses hukum) stop di sini,” ujar Eftiyani, Minggu (16/6/2019).

Dalam kasus tersebut, Eftiyani mengatakan, ada empat pengacara yang mendampingi mereka.

"Ada empat orang kuasa hukum yang mendampingi kami. Kami akan ikut proses hukum sampai selesai. Tak ada niatan kami untuk menghilangkan hak suara. Kami bekerja sesuai dengan aturan," ujarnya.

Baca juga: Buntut Ditetapkan Tersangka, KPU Pusat Panggil 5 Komisioner Palembang

5. Menjadi tersangka, polisi tidak tahan 5 komisioner KPU

Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di kantor KPU Palembang, Sumatera Selatan,Selasa (30/4/2019).KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di kantor KPU Palembang, Sumatera Selatan,Selasa (30/4/2019).

Kapolresta Palembang Kompol Didi Hayamansyah mengatakan, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, lima komisoner KPU Palembang tidak ditahan.

"Sekarang saksi masih diperiksa, untuk 5 yang sudah tersangka tidak ditahan. Jika terbukti, ancamannya 2 tahun penjara," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, lima komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, KPU Sumsel Ikut Diperiksa Polisi

6. KPU Palembang tuding Bawaslu tak lakukan kajian PSL

Ilustrasi pemungutan suara pilkada. KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP Ilustrasi pemungutan suara pilkada.

KPU Kota Palembang menuding Bawaslu Kota Palembang tak lakukan kajian terhadap rekomendasi 70 TPS untuk melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada pemilu kemarin.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani menanggapi status tersangka dirinya dan empat rekan-rekannya.

Menurut Eftiyani, mereka mendapatkan permintaan untuk melakukan PSL di 70 TPS dari Bawaslu Palembang. Rekomendasi itu disampaikan pada 22 April.

"Yang lucu, ada satu TPS tidak ada masalah tentang proses kekurangan surat suara, tapi direkomendasi untuk dilaksanakan PSL. Ini menunjukkan dari rekomendasi yang diberikan ke kami tidak sesuai kajian. Yang penting sah," kata Eftiyani, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Ini Penjelasan KPU Sumsel Terkait Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Palembang

7. Tanggapan Bawaslu Palembang terkait tudingan KPU Palembang

Ilustrasi pemiluSERAMBI/M ANSHAR Ilustrasi pemilu

Ketua Bawaslu Palembang Taufik mengatakan, mereka mulanya mendapatkan rekomendasi dari Panwascam di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, untuk melakukan PSL di 70 TPS.

Namun, dari total 70 TPS yang direkomendasikan untuk PSL, hanya 13 TPS yang dilaksanakan oleh KPU Palembang.

Berdasarkan rapat pleno, Bawaslu sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut karena ada dugaan indikasi tidak melaksanakan rekomendasi secara keseluruhan serta indikasi tindak pidana pemilu karena berakibat pada hilangnya hak pilih warga.

"Kronologis persoalan ini awalnya ada rekomendasi Panwascam di Ilir Timur 2, dalam upaya untuk menjaga hak pilih warga masyarakat agar tidak hilang dengan merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ataupun Pemungutan Suara Ulang (PSU)," kata Taufik, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Dituding Tak Lakukan Kajian Sebelum Rekomendasi PSL, Ini Tanggapan Bawaslu Palembang

Sumber: KOMPAS.com (Aji YK Putra)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X