Ditetapkan Tersangka, KPU Palembang Tuding Bawaslu Tak Lakukan Kajian untuk Rekomendasi PSL

Kompas.com - 16/06/2019, 18:43 WIB
Ketua KPU kota Palembang Eftiyani saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap dirinya bersama lima orang komisioner yang lain, Minggu (16/6/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKetua KPU kota Palembang Eftiyani saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap dirinya bersama lima orang komisioner yang lain, Minggu (16/6/2019).

 

PALEMBANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menyebutkan, rekomendasi 70 TPS yang dikeluarkan oleh Bawaslu tak dilakukan kajian sebelum disampaikan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan ( PSL) pada Pemilu kemarin.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani menanggapi status tersangka yang disandangnya bersama komisioner lain atas dugaan pelanggaran Pemilu, setelah dilaporkan oleh Bawaslu Palembang.

Menurut Eftiyani, mereka mendapatkan permintaan untuk melakukan PSL di 70 TPS dari Bawaslu Palembang. Rekomendasi itu disampaikan pada 22 April.

Baca juga: Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Dalam pelaksanaan untuk PSL sendiri, menurutnya, harus dilakukan pemberhentian sementara penghitungan di TPS.

Namun, 70 TPS yang direkomendasikan PSL oleh Bawaslu itu masih melakukan penghitungan dengan diterbitkannya DA 1.

"Yang lucu, ada satu TPS tidak ada masalah tentang proses kekurangan surat suara, tapi direkomendasi untuk dilaksanakan PSL. Ini menunjukkan dari rekomendasi yang diberikan ke kami tidak sesuai kajian. Yang penting sah," kata Eftiyani, Minggu (16/6/2019).

Eftiyani menilai, Bawaslu semestinya terlebih dahulu melakukan kajian untuk pelaksanaan PSL sebelum memberikan rekomendasi.

"Kalau Bawaslu melakukan berdasarkan kajian, dia akan mengkaji, apakah akan ada penghentian proses rekomendasi," ujar dia.

Dalam pelaksanaan PSL kemarin, lanjut dia, mereka selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi sebelum mengambil keputusan.

"Jelas di kalimat rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman Bawaslu dalam suratnya, ada kalimat pemilu lanjutan di TPS yang memenuhi syarat menurut peraturan undang-undang. Surat itu, memerintahkan kami mengikuti peraturan undang-undang, karena mengikuti peraturan itulah kami jadi tersangka," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Regional
36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

Regional
Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Regional
Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Regional
Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Regional
Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Regional
Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Regional
Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Regional
Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

Regional
Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Regional
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X