Ini Penjelasan KPU Sumsel Terkait Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Palembang

Kompas.com - 15/06/2019, 20:26 WIB
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu. KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKomisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

 

PALEMBANG, KOMPAS.com- Komisioner KPU Sumatera Selatan menjadi saksi yang meringankan terkait penetapan status tersangka terhadap lima penyelenggara pemilu di KPU Palembang.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, mereka memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang dilaksanakan oleh KPU Palembang pada (27/4/2019) kemarin di Kecamatan Ilir Timur II.

Menurut Hepriyadi, proses tahapan PSL harus diajukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah yakni KPPS.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, KPU Sumsel Ikut Diperiksa Polisi

 

Setelah itu, pihak KPPS barulah akan mengajukan ke PPK dan selanjutnya diteruskan ke KPU.

"Artinya teman-teman KPU melaksanakan atau tidak melaksanakan PSL itu bukan kehendak dari KPU sediri, tapi harus ada usulan yang ada di bawahnya," kata Hepriyadi, usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019).

Hepriyadi mengungkapkan, kasus yang menimpa KPU Palembang karena dilaporkan oleh pihak Bawaslu Palembang akibat tidak menjalankan usulan PSL di 45 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang dinilai kurang tepat.

Sebab, 45 TPS yang melakukan PSL tersebut tidak memenuhi syarat untuk pemilu lanjutan .

"Rekomendasi itu disebutkan bahwa KPU untuk melakukan PSL di TPS  di bawah ini, jika dalam TPS tersebut memenuhi syarat untuk PSL. Artinya, rekomendasi itu tidak mutlak. Harus, misalnya harus jalan disini. Enggak, ini syaratnya harus terpenuhi dulu. 45 TPS tidak PSL itu tidak memenuhi syarat, yang pertama tidak ada usulan dari KPPS, karena itu yang menjadi ketentuan KPU menetapkan untuk PSL," jelas Hepriyadi.

Baca juga: Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Meski demikian, KPU Sumsel pun menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dugaan pelanggaran pemilu.

"Ya ini namanya proses hukum ya. Polisi sudah menetapkan tersangka, mereka berkeyakinan sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Kita menghargai proses hukum itu , kita tetap melakukan pembelaan dan support kawan-kawan di KPU Palembang,"ujarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X