Ini Penjelasan KPU Sumsel Terkait Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Palembang

Kompas.com - 15/06/2019, 20:26 WIB
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu. KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKomisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019), untuk meringankan kelima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

 

PALEMBANG, KOMPAS.com- Komisioner KPU Sumatera Selatan menjadi saksi yang meringankan terkait penetapan status tersangka terhadap lima penyelenggara pemilu di KPU Palembang.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, mereka memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang dilaksanakan oleh KPU Palembang pada (27/4/2019) kemarin di Kecamatan Ilir Timur II.

Menurut Hepriyadi, proses tahapan PSL harus diajukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah yakni KPPS.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, KPU Sumsel Ikut Diperiksa Polisi

 

Setelah itu, pihak KPPS barulah akan mengajukan ke PPK dan selanjutnya diteruskan ke KPU.

"Artinya teman-teman KPU melaksanakan atau tidak melaksanakan PSL itu bukan kehendak dari KPU sediri, tapi harus ada usulan yang ada di bawahnya," kata Hepriyadi, usai menjalani pemeriksaan di Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019).

Hepriyadi mengungkapkan, kasus yang menimpa KPU Palembang karena dilaporkan oleh pihak Bawaslu Palembang akibat tidak menjalankan usulan PSL di 45 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang dinilai kurang tepat.

Sebab, 45 TPS yang melakukan PSL tersebut tidak memenuhi syarat untuk pemilu lanjutan .

"Rekomendasi itu disebutkan bahwa KPU untuk melakukan PSL di TPS  di bawah ini, jika dalam TPS tersebut memenuhi syarat untuk PSL. Artinya, rekomendasi itu tidak mutlak. Harus, misalnya harus jalan disini. Enggak, ini syaratnya harus terpenuhi dulu. 45 TPS tidak PSL itu tidak memenuhi syarat, yang pertama tidak ada usulan dari KPPS, karena itu yang menjadi ketentuan KPU menetapkan untuk PSL," jelas Hepriyadi.

Baca juga: Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Meski demikian, KPU Sumsel pun menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dugaan pelanggaran pemilu.

"Ya ini namanya proses hukum ya. Polisi sudah menetapkan tersangka, mereka berkeyakinan sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Kita menghargai proses hukum itu , kita tetap melakukan pembelaan dan support kawan-kawan di KPU Palembang,"ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Regional
Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Regional
Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Regional
Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Regional
Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Regional
Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Regional
Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Regional
Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Regional
Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Regional
Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Regional
Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Regional
Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Regional
BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

Regional
Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Regional
Wali Kota Solo 'Bermain' Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Wali Kota Solo "Bermain" Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X