Mutasi Jabatan Ilegal, DPRD Akan Panggil Plt Bupati Malang

Kompas.com - 14/06/2019, 22:49 WIB
Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKPlt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019)

MALANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berencana memanggil Plt Bupati Malang Sanusi terkait mutasi jabatan terhadap 248 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada 31 Mei 2019 lalu.

Mutasi tersebut dinilai ilegal karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, status Sanusi masih pelaksana tugas (Plt), bukan bupati definitif.

Baca juga: Kasus Bupati Malang, Pencegahan ke Luar Negeri Seorang Pengusaha Diperpanjang

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko mengatakan, rencana pemanggilan itu akan dimulai dengan rapat kerja oleh Komisi I dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD mitra kerja terkait untuk mempertanyakan dasar hukum dilakukannya mutasi jabatan tersebut.

"Kami nanti awali dengan rapat kerja. Rapat kerja dulu Komisi I dengan mitra kerja dan Sekda," katanya kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Hasil dari rapat kerja itu nantinya akan dijadikan bahan untuk memanggil Sanusi selaku Plt Bupati Malang yang mengeluarkan kebijakan mutasi jabatan.

Selain itu, potensi pelanggaran dalam mutasi jabatan itu juga akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

"Hasil rapat kerja kami sampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tentunya," katanya.

Hari menyampaikan, seorang Plt Bupati bisa melakukan mutasi jabatan asalkan mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur dan Kemendagri. Sedangkan, rencana mutasi jabatan oleh Sanusi ditolak oleh Kemendagri sampai bupati definitif resmi dilantik.

"(Boleh mutasi jabatan) asalkan dapat izin dari gubernur dan Kemendagri," jelasnya.

Baca juga: Injak Temuan Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang, Kunjungan Plt Bupati Malang Menuai Kritik

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 821.2/5946/204.4/2019 menyampaikan bahwa rencana mutasi jabatan tersebut tidak diterima oleh Kemendagri sampai ada pelantikan bupati secara definitif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Regional
APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

Regional
Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Regional
Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Regional
Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Regional
Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Regional
Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Regional
Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Regional
Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Regional
Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Regional
8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

Regional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Regional
Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X