Mutasi Jabatan Ilegal, DPRD Akan Panggil Plt Bupati Malang

Kompas.com - 14/06/2019, 22:49 WIB
Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019)KOMPAS.com/ANDI HARTIK Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019)

MALANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berencana memanggil Plt Bupati Malang Sanusi terkait mutasi jabatan terhadap 248 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada 31 Mei 2019 lalu.

Mutasi tersebut dinilai ilegal karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, status Sanusi masih pelaksana tugas (Plt), bukan bupati definitif.

Baca juga: Kasus Bupati Malang, Pencegahan ke Luar Negeri Seorang Pengusaha Diperpanjang


Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko mengatakan, rencana pemanggilan itu akan dimulai dengan rapat kerja oleh Komisi I dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD mitra kerja terkait untuk mempertanyakan dasar hukum dilakukannya mutasi jabatan tersebut.

"Kami nanti awali dengan rapat kerja. Rapat kerja dulu Komisi I dengan mitra kerja dan Sekda," katanya kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Hasil dari rapat kerja itu nantinya akan dijadikan bahan untuk memanggil Sanusi selaku Plt Bupati Malang yang mengeluarkan kebijakan mutasi jabatan.

Selain itu, potensi pelanggaran dalam mutasi jabatan itu juga akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

"Hasil rapat kerja kami sampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tentunya," katanya.

Hari menyampaikan, seorang Plt Bupati bisa melakukan mutasi jabatan asalkan mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur dan Kemendagri. Sedangkan, rencana mutasi jabatan oleh Sanusi ditolak oleh Kemendagri sampai bupati definitif resmi dilantik.

"(Boleh mutasi jabatan) asalkan dapat izin dari gubernur dan Kemendagri," jelasnya.

Baca juga: Injak Temuan Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang, Kunjungan Plt Bupati Malang Menuai Kritik

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 821.2/5946/204.4/2019 menyampaikan bahwa rencana mutasi jabatan tersebut tidak diterima oleh Kemendagri sampai ada pelantikan bupati secara definitif.

Sementara itu, Sanusi menjabat sebagai Plt Bupati Malang setelah Rendra Kresna berhenti menjabat bupati akibat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sanusi yang merupakan wakil bupati diangkat jadi plt bupati.

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fachrudin mengatakan, mutasi jabatan tersebut ilegal karena posisi Sanusi masih sebagai Plt Bupati. Hal itu sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2008 dan UU nomor 10 tahun 2016.

"Ini ada di PP 49 tahun 2008. Selain itu juga ada di UU 10 tahun 2016. Bupati yang akan
melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri," katanya.

Fachrudin menjelaskan, kebijakan mutasi jabatan itu berpotensi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski begitu, Plt Bupati Malang Sanusi masih berkesempatan untuk mencabut keputusannya.

"Kalau Plt Bupati melakukan mutasi jabatan jelas itu cacat yuridis. Karena Plt tidak memiliki wewenang untuk melakukan itu. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama SK bisa di-PTUN-kan atau pembuat keputusan dalam hal ini Plt mencabut kembali SK yang telah dikeluarkan dengan asas contrarius actus," jelasnya.

"Pencabutan itu dibolehkan dalam hukum administrasi. Apalagi jika memang melanggar undang-undang (asas legalitas) dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)," jelasnya.

Plt Bupati Malang, Sanusi belum bisa dikonfirmasi terkait kebijakannya yang dinilai ilegal itu. Upaya konfirmasi belum direspon.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sempat Padam, Gunung Panderman Kembali Terbakar Bahkan Meluas

Sempat Padam, Gunung Panderman Kembali Terbakar Bahkan Meluas

Regional
Kasus Tewasnya 2 Siswa SMA Taruna, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Baru

Kasus Tewasnya 2 Siswa SMA Taruna, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Baru

Regional
Rabu, Arya Mantan Bocah Obesitas Akan Jalani Operasi Gelambir

Rabu, Arya Mantan Bocah Obesitas Akan Jalani Operasi Gelambir

Regional
Peringati Hari Anak, Ganjar Ajak Anak dengan HIV/AIDS Bermain Bola

Peringati Hari Anak, Ganjar Ajak Anak dengan HIV/AIDS Bermain Bola

Regional
Bukannya Pidato, Ganjar Pilih Bermain Engklek

Bukannya Pidato, Ganjar Pilih Bermain Engklek

Regional
Pembatalan PNS Dokter Gigi Romi Telah Dikonsultasikan dengan Kemenpan RB dan Kemenkes

Pembatalan PNS Dokter Gigi Romi Telah Dikonsultasikan dengan Kemenpan RB dan Kemenkes

Regional
201 Perguruan Tinggi Swasta di Jabar dan Banten Belum Terakreditasi

201 Perguruan Tinggi Swasta di Jabar dan Banten Belum Terakreditasi

Regional
Cerita Warga Australia Traveling dengan Land Rover, Keliling Sejumlah Negara hingga Terguling di Underpass Kentungan

Cerita Warga Australia Traveling dengan Land Rover, Keliling Sejumlah Negara hingga Terguling di Underpass Kentungan

Regional
Wagub Uu Bagikan 300 Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha Kecil

Wagub Uu Bagikan 300 Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha Kecil

Regional
Video Detik-detik Land Rover dan Truk Terguling ke Lubang Proyek Underpass Kentungan

Video Detik-detik Land Rover dan Truk Terguling ke Lubang Proyek Underpass Kentungan

Regional
Sekolah Disegel, Ratusan Siswa SD di Bengkulu Belajar di Jalan

Sekolah Disegel, Ratusan Siswa SD di Bengkulu Belajar di Jalan

Regional
Soal Mediasi Antara Lisa Marlina dan Ni Luh Djelantik, Ini Kata Polisi

Soal Mediasi Antara Lisa Marlina dan Ni Luh Djelantik, Ini Kata Polisi

Regional
Mengingat Nazar Amien Rais Saat Pilpres 2014

Mengingat Nazar Amien Rais Saat Pilpres 2014

Regional
Lewat Anak Muda, Wali Kota Hendi Berhasil Tingkatkan IPM Kota Semarang

Lewat Anak Muda, Wali Kota Hendi Berhasil Tingkatkan IPM Kota Semarang

Regional
KPK Geledah Rumah Staf Gubernur Kepri Nonaktif di Batam

KPK Geledah Rumah Staf Gubernur Kepri Nonaktif di Batam

Regional
Close Ads X