Mutasi Jabatan Ilegal, DPRD Akan Panggil Plt Bupati Malang

Kompas.com - 14/06/2019, 22:49 WIB
Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKPlt Bupati Malang Muhammad Sanusi saat meninjau temuan situs suci Kerajaan Singosari di lokasi proyek Tol Pandaan-Malang seksi 5 kilometer ke-37 Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa (2/4/2019)

MALANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berencana memanggil Plt Bupati Malang Sanusi terkait mutasi jabatan terhadap 248 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada 31 Mei 2019 lalu.

Mutasi tersebut dinilai ilegal karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, status Sanusi masih pelaksana tugas (Plt), bukan bupati definitif.

Baca juga: Kasus Bupati Malang, Pencegahan ke Luar Negeri Seorang Pengusaha Diperpanjang


Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko mengatakan, rencana pemanggilan itu akan dimulai dengan rapat kerja oleh Komisi I dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD mitra kerja terkait untuk mempertanyakan dasar hukum dilakukannya mutasi jabatan tersebut.

"Kami nanti awali dengan rapat kerja. Rapat kerja dulu Komisi I dengan mitra kerja dan Sekda," katanya kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Hasil dari rapat kerja itu nantinya akan dijadikan bahan untuk memanggil Sanusi selaku Plt Bupati Malang yang mengeluarkan kebijakan mutasi jabatan.

Selain itu, potensi pelanggaran dalam mutasi jabatan itu juga akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

"Hasil rapat kerja kami sampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tentunya," katanya.

Hari menyampaikan, seorang Plt Bupati bisa melakukan mutasi jabatan asalkan mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur dan Kemendagri. Sedangkan, rencana mutasi jabatan oleh Sanusi ditolak oleh Kemendagri sampai bupati definitif resmi dilantik.

"(Boleh mutasi jabatan) asalkan dapat izin dari gubernur dan Kemendagri," jelasnya.

Baca juga: Injak Temuan Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang, Kunjungan Plt Bupati Malang Menuai Kritik

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 821.2/5946/204.4/2019 menyampaikan bahwa rencana mutasi jabatan tersebut tidak diterima oleh Kemendagri sampai ada pelantikan bupati secara definitif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X