Pengajuan SKTM di Gunungkidul Berisi Pernyataan Siap Dikutuk Sesuai Agama yang Dianut

Kompas.com - 14/06/2019, 16:57 WIB
Surat pernyataan Saat Mengajukan SKTM di Gunungkidul KOMPAS.com/MARKUS YUWONO Surat pernyataan Saat Mengajukan SKTM di Gunungkidul

YOGYAKARTA,KOMPAS.com- Bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yang akan mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) harus rela menandatangani siap dikutuk sesuai dengan agamanya masing-masing jika berbohong saat mengisi keterangan tentang dirinya.

Kasus ini mencuat saat Narmi (55), warga Ngadipiro Kidul 003/005, Rejosari, Semin, akan berobat penyakit asam lambungnya.

Baca juga: Ratusan Wisatawan di Pantai Gunungkidul Tersengat Ubur-ubur

Saat itu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya tidak bisa digunakan untuk berobat di Puskesmas Semin II.

Saat itu, jika dirinya jika ingin berobat harus seperti pasien umum. Dia pun melaporkan kejadian tersebut ke salah seorang anaknya yang bekerja di Jakarta.

"KIS anak saya yang kedua, dan suami saya tidak diblokir. Kenapa punya saya kok malah diblokir," katanya kepada Kompas.com di rumahnya, Jumat (14/6/2019).

Padahal, sebagai ibu rumah tangga, istri dari Lardiyanto (63) yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, kartu tersebut mengurangi pengeluarannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengurus dibantu salah seorang kerabatnya. Namun, tidak ada jawaban yang pasti, lalu anak pertamanya Sutikno yang bekerja di Jakarta kebetulan pulang ke kampung halaman, mencoba mengurus ke pihak desa.

Di sana, disarankan mengajukan KIS. Saat pengajuan disodori surat pernyataan.

"Saya kaget membaca surat pernyataan tersebut," ucapnya.

Berikut isinya :

Surat pernyataan Miskin AGAMA ISLAM

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, penghasilan per bulan.

Dengan ini menyatakan dengan seungguhnya bahwa.

1. Jawaban dan keterangan yang saya berikan dalam formulir skrinning kelayakan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

2. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun

3. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.

“Demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya bahwa keadaan ekonomi keluarga saya miskin. Apabila saya tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Allah SWT”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan bermeterai.

Baca juga: KPU Minta Calon Anggota DPD Lengkapi Surat Pernyataan Mundur dari Pengurus Parpol

Sutikno mengatakan, dirinya mengaku kaget dengan surat 3 lembar yang disodorkan oleh pemerintah desa kepadanya saat mengurus. Sebab, salah satu lembar berisi surat pernyataan tersebut.

"Kalau dilihat isinya kan tidak etis. Saya berharap surat tersebut diganti," ucapnya.

Kepala Desa Rejosari Paliyo mengatakan, surat tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan KIS yang bersumber dari APBD.

Pihaknya pun tidak sependapat dengan isi surat yang dinilainya tidak etis karena terdapat kalimat melaknat.

Pihaknya menerima surat tersebut dari Dinas Sosial pada bulan Maret 2019. Saat ini yang mengajukan surat keterangan miskin pun disodori surat tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing.

Saat ini di Desa Rejosari KIS yang tidak aktif ada 380 orang.

"Kami pihak desa sebenarnya tidak sependapat dengan isi surat tersebut. Tetapi mau bagaimana lagi," ucapnya.

Ketika Kompas.com melihat satu bundel surat, yang berkop surat Dinas Sosial yang ditujukan kepada camat se kabupaten Gunungkidul dan Kasi Pelayanan Desa se-Kabupaten Gunungkidul. Inti suratnya, penerbitan surat tersebut dalam rangka tertib administrasi.

Sejak tanggal 1 Maret 2019, berpedoman Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 Tentang strategi Penanggualangan Kemiskinan Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2017-2022 dalam pengeluaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Iya benar kami yang mengeluarkan, dasarnya peraturan Bupati. Untuk mengajukan surat keterangan dan skrining," kata Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti saat ditemui di kantornya.

Surat tersebut ditanda tangani yang bersangkutan agar tidak memanipulasi data yang diajukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.