Kapolda Sumatera Utara: Enggak Usah Ikut-ikutan ke Jakarta, Ngapain?

Kompas.com - 13/06/2019, 16:42 WIB
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto (tengah) bersalaman dengan peserta apel gabungan di Lapangan Benteng Medan, Kamis (13/6/2019). Agus mengingatkan masyarakat Sumut supaya tidak ikut-ikutan ke Jakarta dan mengajak menjaga  keamanan dan ketertiban di Sumut. Istimewa Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto (tengah) bersalaman dengan peserta apel gabungan di Lapangan Benteng Medan, Kamis (13/6/2019). Agus mengingatkan masyarakat Sumut supaya tidak ikut-ikutan ke Jakarta dan mengajak menjaga keamanan dan ketertiban di Sumut.


MEDAN, KOMPAS.com - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengingatkan masyarakat Sumatera Utara agar tidak ikut-ikutan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa Pilpres 2019 di Jakarta mulai Jumat (14/6/2019).

"Enggak usah ikut-ikutan ke sana. Ngapain? Iya kalau sampai sana, kalau kecelakaan di jalan bagaimana? Lebih baik kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Sumut,” kata Agus, kepada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: 9 Hakim MK Diyakini Netral Tangani Gugatan Pilpres 2019

 

Hal itu disampaikan Agus usai apel gabungan konsolidasi Operasi Ketupat Toba 2019, yang melibatkan seribuan pasukan gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Basarnas, KPU dan Bawaslu, di Lapangan Benteng.

Agus melanjutkan, sedikitnya 14.000 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk pengamanan di wilayah Sumatera Utara jelang sidang sengketa hasil Pemilu 2019.

"Semua disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Sumatera Utara saat sidang sengketa hasil Pemilu di MK besok," ujar Agus.

Apel gabungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dalam menjaga keamanan di Sumut. Proses pengamanan ini sendiri akan berlangsung beberapa hari.

"Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat," ujar dia.

Personel gabungan ini akan ditempatkan di sejumlah titik vital yang ada di Sumut, terutama Kantor KPU dan Bawaslu, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum.

"Ini sebenarnya merupakan lanjutan dari pengamanan Pemilu yang telah berlangsung sebelum proses Pemilu 2019 lalu," ujar dia.

Sementara, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah mengungkapkan, sejauh ini situasi kamtibmas di Sumut sangat kondusif.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang menunggu hingga seluruh tahapan Pemilu ini selesai," ujar dia.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri serta masyarakat yang mampu bersinergi untuk menjaga dan menyukseskan pelaksanaan Pilpres serta Pileg 2019.

Dia berharap, situasi kamtibmas yang sudah aman dan tertib saat ini bisa terus dipertahankan dengan sinergitas TNI, Polri serta seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Wiranto Apresiasi Prabowo yang Minta Pendukungnya Tak Berunjuk Rasa di MK

 

"TNI bersama Polri berupaya selalu hadir bersama masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan. Kami berharap seluruh masyarakat Sumut untuk tetap tenang dan sama-sama mempertahankan situasi yang kondusif ini," ujar dia.

Pangdam I Bukit Barisan, MS Fadhillah mengingatan media massa yang ada di Sumatera Utara untuk tidak terlalu berlebihan dalam memberitakan sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019) besok.

Menurutnya, saat ini aparat gabungan TNI dan Polri telah berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang sidang tersebut. Namun, kondisinya bisa rusak karena pemberitaan yang salah dari media massa.

Kompas TV Sidang pendahuluan perkara sengketa hasil pemilu presiden 2019 akan digelar Jumat (14/6) di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya fokus pada sisi kecurangan Pilpres, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan mengungkit status jabatan Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan pengawas syariah di dua bank yang dinilai melanggar aturan. Tim hukum pasangan Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohon meyakini kalau paslon nomor urut 01 akan didiskualifikasi oleh hakim. #GugatanPilpres #SidangMK #GugatanPrabowo

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X