Menag: Saya Sudah Minta Ajudan Kembalikan Uang Tersebut ke Haris

Kompas.com - 03/06/2019, 22:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019).

KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diberitakan menerima Rp 70 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Pemberitaan tersebut didasarkan pada dakwaan untuk terdakwa Haris Hasanudin yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada 29 Mei 2019 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Disebutkan bahwa pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, terdakwa memberikan Rp 50 juta kepada Menag. Selanjutnya, pada 9 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, terdakwa memberikan lagi uang kepada Menag sejumlah Rp 20 juta.

Menag Lukman membantah pemberitaan tersebut.

"Saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, tanggal 1 Maret 2019, baik saya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi, tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari Haris, apalagi pemberian berupa uang sejumlah Rp 50juta," tegas Menag Lukman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Baca juga: Soal Dugaan Terima Uang Rp 70 Juta, Ini Kata Menteri Agama

"Saat itu, juga tidak ada pertemuan khusus dengan Haris. Saya hanya ke ruang transit hotel bersama beberapa pegawai dari jajaran Kanwil sekitar 10 menit sebelum acara dimulai. Dari situ langsung mengisi acara. Selesai acara, saya langsung meninggalkan hotel," lanjutnya.

Menurut Menag, pada 9 Maret 2019, di Tebu Ireng Jombang, Haris memang memberikan uang sebesar Rp 10 juta, bukan Rp 20 juta. Namun, uang tersebut diberikan Haris kepada ajudan Menag, bukan kepada Menag.

Dikatakan Menag, maksud dan tujuan Haris memberikan uang tersebut kepada Ajudan Menag pun tidak jelas. Ketika hal itu ditanyakan oleh ajudan Menag, Haris mengatakan bahwa uang itu sebagai “honorarium tambahan”. Uang tersebut juga baru disampaikan ajudan kepada Menag setelah sampai di Jakarta.

"Jadi sejak awal, saya memang tidak tahu adanya pemberian uang tersebut," tandasnya.

Saat uang tersebut dilaporkan oleh ajudan, Menag menolak untuk menerimanya. Menag berpendapat dirinya tidak berhak atas uang tersebut karena tidak memiliki acara apa pun yang digelar Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Saya sudah meminta ajudan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Haris. Namun, mengingat ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris, maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh ajudan kepada saya pada 22 Maret 2019," terang Menag.

"Akhirnya, uang tersebut dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2019. Pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pencegahan tindak gratifikasi," sambungnya.

Baca juga: Menurut Jaksa, Menteri Agama Pasang Badan untuk Tetap Mengangkat Terdakwa

Sebagai penyelenggara negara, Menag sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi jelas mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Sementara pasal 2 ayat (2) Peraturan KPK tersebut mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

"Kalau Haris menyerahkan uang Rp 10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja," ujarnya.

Pelaporan gratifikasi oleh Menag ke KPK bukanlah kali pertama. Sejak menjadi penyelenggara negara, Menag tercatat beberapa kali melaporkan gratifikasi.

Menag bahkan pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara.

Penghargaan disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. Hanya ada tiga orang yang mendapat penghargaan itu, yaitu presiden, wapres, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Regional
Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Regional
Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Regional
25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

Regional
Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Regional
Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Regional
Korsleting Listrik, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Korsleting Listrik, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Regional
Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Regional
Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Regional
Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Regional
Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Regional
Citilink Pastikan Penumpang Pesawat Surabaya-Pontianak Memenuhi Syarat Terbang

Citilink Pastikan Penumpang Pesawat Surabaya-Pontianak Memenuhi Syarat Terbang

Regional
Unair: Keluarga Terduga Pelaku Fetish Kain Jarik Menyesalkan Perbuatan Anaknya

Unair: Keluarga Terduga Pelaku Fetish Kain Jarik Menyesalkan Perbuatan Anaknya

Regional
2 Bocah Kakak Beradik Hilang di Hutan, Tim SAR: Ada Jejak Kaki Anak-anak

2 Bocah Kakak Beradik Hilang di Hutan, Tim SAR: Ada Jejak Kaki Anak-anak

Regional
18 Nakes dan 1 Petugas Kebersihan RSUD 45 Kuningan Positif Covid-19

18 Nakes dan 1 Petugas Kebersihan RSUD 45 Kuningan Positif Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X