Menag: Saya Sudah Minta Ajudan Kembalikan Uang Tersebut ke Haris

Kompas.com - 03/06/2019, 22:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019).

"Saya sudah meminta ajudan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Haris. Namun, mengingat ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris, maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh ajudan kepada saya pada 22 Maret 2019," terang Menag.

"Akhirnya, uang tersebut dilaporkan ke KPK pada 26 Maret 2019. Pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pencegahan tindak gratifikasi," sambungnya.

Baca juga: Menurut Jaksa, Menteri Agama Pasang Badan untuk Tetap Mengangkat Terdakwa

Sebagai penyelenggara negara, Menag sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi jelas mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Sementara pasal 2 ayat (2) Peraturan KPK tersebut mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

"Kalau Haris menyerahkan uang Rp 10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi itu sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja," ujarnya.

Pelaporan gratifikasi oleh Menag ke KPK bukanlah kali pertama. Sejak menjadi penyelenggara negara, Menag tercatat beberapa kali melaporkan gratifikasi.

Menag bahkan pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara.

Penghargaan disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. Hanya ada tiga orang yang mendapat penghargaan itu, yaitu presiden, wapres, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencarian Warga Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Terkendala

Pencarian Warga Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Terkendala

Regional
Kisah Nenek Uho, Sakit Sendirian, Ditemukan Pakai Sarung Bercampur Kotoran Hewan

Kisah Nenek Uho, Sakit Sendirian, Ditemukan Pakai Sarung Bercampur Kotoran Hewan

Regional
KA Pandanwangi Beroperasi Lagi, Penumpang Tak Perlu Rapid Test

KA Pandanwangi Beroperasi Lagi, Penumpang Tak Perlu Rapid Test

Regional
Tas Berisi Dana Desa Dicuri di Tempat Penitipan Toko, Uang Rp 161 Juta Raib

Tas Berisi Dana Desa Dicuri di Tempat Penitipan Toko, Uang Rp 161 Juta Raib

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 8 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 8 Agustus 2020

Regional
5 Fakta Baru Kasus Fetish Kain Jarik Berkedok Riset, Mengaku Ada 25 Korban dan Dijerat UU ITE

5 Fakta Baru Kasus Fetish Kain Jarik Berkedok Riset, Mengaku Ada 25 Korban dan Dijerat UU ITE

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 8 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 8 Agustus 2020

Regional
Jawaban Wakil Wali Kota Tegal soal Pencitraan hingga Sembunyikan Data

Jawaban Wakil Wali Kota Tegal soal Pencitraan hingga Sembunyikan Data

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 8 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 8 Agustus 2020

Regional
Saat Gubernur Edy Rahmayadi Mantu di Tengah Pandemi...

Saat Gubernur Edy Rahmayadi Mantu di Tengah Pandemi...

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 8 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 8 Agustus 2020

Regional
Dendam dengan Orangtua, Pemuda Ini Bunuh dan Cabuli Anaknya

Dendam dengan Orangtua, Pemuda Ini Bunuh dan Cabuli Anaknya

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 8 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 8 Agustus 2020

Regional
2 Poliklinik di RSUD Aceh Tamiang Ditutup, 59 Tenaga Medis Dites Swab

2 Poliklinik di RSUD Aceh Tamiang Ditutup, 59 Tenaga Medis Dites Swab

Regional
Tanam Sayur di Pekarangan Selama Pandemi, Ibu-ibu Ini Raup Belasan Juta Rupiah

Tanam Sayur di Pekarangan Selama Pandemi, Ibu-ibu Ini Raup Belasan Juta Rupiah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X