Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Label "Keluarga Miskin" Bagi Peserta PKH, Ratusan Keluarga Mundur hingga Jadi Pergunjingan Warga

Kompas.com - 01/06/2019, 11:11 WIB
Michael Hangga Wismabrata,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tulisan "Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH (Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan) di tembok rumah menjadi alasan bagi 163 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKG) di Rembang, mengundurkan diri.

Para warga tersebut mengaku malu dengan label tulisan tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pamotan, Retnowati, pada Kamis (30/5/2019).

Retno menjelaskan, bagi warga yang ingin mundur bisa atas kemauan sendiri atau melalui musyawarah desa.

Berikut ini fakta di balik label keluarga miskin di Rembang:

1. Alasan warga mundur dari PKH 

IlustrasiThinkstockphotos.com Ilustrasi

Sebanyak 163 KK di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari program PKH karena malu rumahnya dipasangi label "Keluarga Miskin".

"Kebanyakan mengaku malu jika kami labeli sebagai penduduk miskin. Rumahnya sudah bagus-bagus, sudah mampu. Sehingga malu kalau dinyatakan miskin," ujar Retnowati yang dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (30/5/2019) malam.

Perempuan yang akrab dipanggi Eno tersebut mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai wacana penyemprotan label "Keluarga Miskin" di dinding depan rumah penerima bantuan PKH.

Baca Juga: Tembok Rumah Dilabeli "Keluarga Miskin", 163 Penerima PKH Mundur karena Malu

2. Sebanyak 2.672 keluarga diberi label keluarga miskin

Ilustrasi miskin dan kayaerllre Ilustrasi miskin dan kaya

Tidak semua penerima manfaat PKH menyatakan mundur usai tembok rumah mereka di beri label keluarga miskin. 

"Setelah proses labelisasi kami jalankan pada 18-26 Mei 2019, 163 penerima manfaat menyatakan mundur. Jadi dari total 2.835 penerima manfaat di Pamotan,163 menyatakan mundur dan hanya 2.672 yang diberi label 'keluarga miskin'," kata Retno.

Di Desa Pamotan, misalnya, dari 363 Keluarga Penerima Manfaat ada 9 yang mengundurkan diri setelah wacana labelisasi disosialisasikan. Eno mengatakan, KPM yang mengundurkan diri memang tergolong sudah mampu.

"Saat kami datang ke rumah, memang rumah mereka sudah layak. Aset ada, berkecukupan, dan 11 kriteria kemiskinan sudah tidak ada. Jadi kami nyatakan mampu menurut kami. Mereka juga mengiyakan," katanya.

Baca Juga: Merasa Sudah Mampu, Puluhan Keluarga di Magetan Kembalikan Bantuan PKH

3. Warga yang mundur, sebagian sudah tergolong mampu

CAIRKAN DANA--Warga Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun mengantri mencairkan dana PKH tahap kedua di Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Caruban. Untuk mencairkan dana tersebut, warga dikenakan biaya transport hingga Rp 30.000KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI CAIRKAN DANA--Warga Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun mengantri mencairkan dana PKH tahap kedua di Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Caruban. Untuk mencairkan dana tersebut, warga dikenakan biaya transport hingga Rp 30.000

Retno atau yang akrab disapa Eno menjelaskan, beberapa warga yang menyatakan mundur memang sudah tergolong keluarga mampu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com