Kompas.com - 30/05/2019, 19:25 WIB
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  12 calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019). Dok PKB JAWA BARATDPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rabu (29/5/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com – Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis Endun Abdul Haq mengatakan, penetapan calon anggota legislatif terpilih kemungkinan baru bisa dilakukan akhir Juli 2019.

Sebab hingga kini ia belum mengetahui secara legal caleg yang terpilih yang akan dilantik. Pasalnya ada sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konsitutusi (MK).

“Meski sengketa pemilu berkaitan dengan hasil pilpres, tetapi berpengaruh pada jadwal penetapan calon anggota legislatif terpilih,” ujar Endun dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/5/2019).

Baca juga: AHY Minta Kader Demokrat Syukuri Perolehan Suara di Pileg

Endun mengungkapkan, MK akan mengeluarkan BPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) pada 1 Juli 2019.

“Kalau tidak ada yang menyengketakan, paling lama empat hari setelah itu bisa langsung pleno (penetapan calon terpilih),” tegasnya.

Meski belum mengetahui secara legal caleg terpilih yang akan dilantik, saat ini pihaknya sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PKB menjadi partai pertama yang menyerahkan LHKPN untuk para caleg terpilihnya. Sesuai peraturan KPU 2109, setiap calon terpilih wajib menyerahkan LHKPN.

Baca juga: KPU: Waktu Penetapan Calon Terpilih Pilpres dan Pileg Bisa Berbeda

Menurut Endun, LHKPN paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan. Namun karena adanya gugatan hasil Pemilu 2019 di MK, maka kemungkinan penetapan calon terpilih baru bisa dilakukan akhir Juli mendatang.

"Kalau tidak menyerahkan LHKPN, sanksinya calon terpilih tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jabar, Sidkon Djampi mengatakan, partainya mempunyai tim tersendiri yang fokus mengurusi laporan kekayaan.

Tim beserta 12 calon anggota DPRD Jabar terpilih ini bekerja sejak menerima email dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengisi LHKPN.

"Ada 12 org dapat email KPK," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

Regional
Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.