KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi secara biasa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja keuangan Pemprov NTT.
Menurut Viktor, predikat itu biasa saja karena sifatnya investigasi dan juga administrasi
"Kita dapat wajar tanpa pengecualian. Kita harus kerja, karena itu kan laporan investigasi dan baru secara administrasi. Tidak ada yang hebat dan itu biasa saja," ucap Viktor kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD NTT, Senin (27/5/2019).
Baca juga: Kapolda NTT Dukung Gubernur Viktor Laiskodat Legalkan Miras
Viktor menyebut, kerja administrasi tentu harus rapi.
Di balik WTP itu, Viktor menargetkan warga NTT bisa menikmati kesejahteraan.
"Jadi umpanya dapat wajar tanpa pengecualian, itu merupakan suatu keharusan," ujar Viktor.
Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat Tidak Senang NTT Disebut Provinsi Termiskin
Sebelumnya, Pemprov NTT meraih opini WTIP dari BPK RI. Predikat ini sudah diperoleh Pemprov NTT selama empat tahun berturut-turut.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Bernardus Dwita Pradana, saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun 2018.
Penyerahan LHP ini berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTT yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Senin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.