Mahasiswa Desak KPU Usut Kematian Ratusan Petugas Pemilu

PADANGSIDEMPUAN, KOMPAS.com - Sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Tapanuli Bagian Selatan (AMPD-Tabagsel) mendatangi Kantor KPU Kota Padangsidempuan, Rabu (22/5/2019) sore.

Massa menuntut agar KPU meminta maaf dan mengusut tuntas meninggalnya lebih dari 600 penyelenggara Pemilu 2019.

Sebelum mendatangi Kantor KPU, massa lebih dulu mendatangi Kantor DPRD Kota Padangsidempuan, dengan pengawalan ketat pihak kepolisian setempat.

Lewat orasi, massa meminta kepada anggota DPRD untuk menemui dan mendengar aspirasi mereka. Sayangnya, tidak satupun anggota DPRD yang datang dengan alasan tidak berada di tempat.

"Ini bukti bahwa wakil rakyat kita tidak bisa mendengar aspirasi kita. Padahal mereka dipilih oleh rakyat," ujar Roni Ya'cub, salah satu orator aksi.

Baca juga: Demo DPR, Mahasiswa Desak Usut Kematian Anggota KPPS

Perwakilan dari BEM UMTS (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan) ini lalu mengarahkan massa untuk menuju Kantor KPU Kota Padangsidempuan.

"Di lain waktu kita akan kembali lagi kemari (Kantor DPRD) untuk menyuarakan suara rakyat. Mari rapatkan barisan, awas penyusup, kita bergerak ke KPU Kota Padangsidempuan," ujarnya.

Dengan berjalan kaki sekitar 300 meter, massa tiba di Kantor KPU Kota Padangsidempuan.

Puluhan petugas keamanan tampak melakukan penjagaan ketat. Lewat pengeras suara yang disiapkan, perwakilan dari massa silih berganti kembali melakukan orasi.

Ada yang mewakili BEM UMTS, BEM Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Aufa Royhan, Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Tapanuli Selatan- Padangsidempuan, dan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Baca juga: Dokter Ani Hasibuan Laporkan Tamsh-news.com Terkait Berita Kematian Anggota KPPS

Mereka meminta agar dilakukan investigasi terkait, meninggalnya lebih dari 600 orang petugas penyelenggara Pemilu 2019 di seluruh daerah yang ada.

Tak hanya itu, massa juga menuntut agar sengketa pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional, terbuka dan seadil-adilnya.

Hentikan pembungkaman demokrasi, revisi undang-undang ITE Pasal 27 ayat 3. Evaluasi sistem pemilu serentak 2019, tolak proyek obor Cina, dan tegakkan supremasi hukum yang pro kepada rakyat.

"Dan kami menuntut kepada KPU untuk menyatakan perasaan bersalah serta meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas meninggalnya lebih dari 600 orang penyelenggara pemilu di Indonesia. Dan kejadian ini merupakan tragedi yang sangat memilukan," ungkap Roni.

Ketua KPU Kota Padangsidempuan, Tagor Dumora Lubis didampingi Komisioner Fadlyka Harahap menanggapi tuntutan massa. Keduanya diminta untuk naik ke mimbar terbuka yang digunakan massa untuk berorasi.

Tagor mengatakan, pihaknya sudah melakukan doa bersama untuk penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan sakit pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kota Padangsidempuan.

Itu dilakukan oleh seluruh penyelenggara bersama peserta pemilu dan Forkompinda yang ada di Kota Pasangsidempuan.

Pihak KPU RI, kata Tagor, juga sudah melakukan verifikasi dan validasi untuk mendata penyelenggara pemilu yang sakit maupun meninggal dunia.

"Dan untuk di Kota Padangsidempuan, tidak ada petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Hanya mengalami sakit saja yaitu satu orang," jelasnya.

Soal tuntutan menyatakan bersalah dan meminta maaf, Tagor menolaknya. Karena pihaknya sudah menyatakan berbelasungkawa dan prihatin atas adanya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit.

"Kami tidak akan mengungkapkan rasa bersalah, hanya rasa prihatin dan ikut berbelasungkawa atas meninggal dan sakitnya petugas penyelenggara pemilu yang ada." ujarnya.

Mendapat tanggapan KPU, massa merasa tidak puas. Mereka berjanji akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan menuntut keadilan atas pelaksanaan Pemilu 2019.

"Perjuangan kita tidak sampai di sini. Kami akan kembali lagi kemari. Dan kita akan terus menuntut keadilan atas pelaksanaan pemilu yang banyak memakan korban jiwa," teriak Roni.