KILAS DAERAH

Banten Raih WTP Ketiga Kali, Gubernur Wahidin Ungkap Rahasianya

Kompas.com - 22/05/2019, 15:48 WIB

KOMPAS.com -  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemorov) Banten tahun anggaran 2018 merupakan hasil kerja sama semua pihak.

Hal itu ditegaskan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (22/5/2019).

Opini WTP ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif yang baik sehingga menghasilkan keberkahan di bulan suci Ramadhan,” ujar Wahidin seperti dalam keterangan tertulisnya.

Keberkahan ini, lanjut Wahidin, harus dijadikan motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Banten dan DPRD untuk meningkatkan kinerja dan ketaatan kepada Allah SWT dan peraturan. Dengan demikian ke depan mampu menghasilkan opini WTP tanpa adanya catatan.

Perlu diketahui, dengan opini WTP ini, maka Pemprov Banten dengan mendapatkan opini WTP ketiga kalinya.

Gubernur Wahidin menjelaskan diraihnya opini WTP tak lepas dari meningkatnya ketaatan para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Mereka patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Salah satu hal yang membuat mereka seperti itu adalah karena kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Ini kemudian menjadi salah satu motivasi para aparatur agar tidak lagi melakukan tindakan menyimpang atau penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian daerah,” jelas Wahidin.

Catatan dari BPK

Meski begitu, Wahidin menjelaskan bahwa perolahan opini WTP bukanlah berarti pekerjaan Pemprov Banten selesai. Sebab, ada catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti . 

“Makanya harus dibuat dari sekarang perencanaannya dan mulai kita tindaklanjuti agar selesai, sehingga tahun depan tidak ada catatan lagi,” jelasnya.

Dalam wawancara bersama awak media, Gubernur menjelaskan, catatan yang diperoleh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 ini lebih bersifat administratif yang secara teknis menjadi temuan BPK, namun tidak ada kerugian negara.

Oleh karenanya,kata Gubernur Wahidin, pengawasan akan lebih ditingkatkan. Caranya, Gubernur akan terus melakukan monitoring dan rekonsiliasi melalui rapat pimpinan setiap bulannya, sesuai rekomendasi BPK.

“Nanti dalam anggaran tahun berikutnya akan kami perbaiki, seperti tata kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya,” tutur Wahidin.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Banten, Hari Wiwoho dalam sambutannya menyatakan, opini WTP yang Pemprov Banten  terima telah berdasarkan pemeriksaan LKPD dan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Banten.

“Penyampaian LHP Banten ini lebih cepat dari seharusnya. Adapun terkait catatan yang kami berikan, Pak Gubernur ini sangat sigap, cepat, tanggap dengan rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan. Bahkan pada LHP yang baru ini, hampir semua sudah ditindakanjuti,” kata Hari.

Adapun terkait temuan BPK atas sistem pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hari menjelaskan, itu adalah temuan lama, bukan yang baru.

Ia menambahkan, berdasarkan Pasal 20, Undang-Undang Nomor 15, tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap pejabat terkait wajibmenindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.