Jangan Ikut Aksi 22 Mei, Mahasiswa Bukan Alat Kepentingan Politik

BOGOR, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa se-Jabodetabek yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak turun dan terlibat dalam aksi 22 Mei.

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, Bintang Saputra mengatakan, mahasiswa seharusnya berada dalam garis netral dan tidak memihak kepada kepentingan elit politik.

"Kita juga menginginkan pemilu jujur adil ,tapi lebih penting bangsa ini. Karena kepentingan mahasiswa bukan kepentingan alat politik. Kepentingan mahasiswa merupakan kepentingan rakyat Indonesia," ucap Bintang, dalam acara Simposium Kebangkitan Mahasiswa Nasional, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Peringati 21 Tahun Reformasi, Aksi Mahasiswa di Riau Sempat Ricuh karena Tak Dizinkan Masuk ke Gedung DPRD

Para mahasiswa, sambung Bintang, juga meminta kepada masyarakat dan elit politik untuk menerima segala keputusan atas hasil pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia pun mengatakan jika ada pihak-pihak yang tidak puas atas hasil pemilu dapat menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang ada.

"Menurut kami, itu masih ada jalur MK (Mahkamah Konstitusi) bila yang namanya terjadi ketidakpuasan terkait hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU," kata Bintang.

Ia menegaskan mahasiswa juga tidak ingin bangsa ini dijadikan desktruktif oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Selain itu, kata Bintang, jangan sampai merusak tatanan demokrasi dengan cara-cara yang inkonstitusional.

"Bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak puas terkait hasil pemilu ini, bukan jalan untuk demokrasi sebenarnya. Jalan demokrasi yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan konstitusi yang ada,. Itulah yang kami anjurkan," katanya dia.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa IAIN Jember Tolak Gerakan People Power

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengimbau mahasiswa tidak menggelar aksi pada 22 Mei. Imbauan tersebut telah disebar ke kampus-kampus.

Meski begitu, Nasir menyerahkan sepenuhnya bila kampus membuat aturan internal mengenai sanksi bagi yang tetap turun ke jalan. Kemeristekdikti menurutnya juga bisa memberikan sanksi ke perguruan tinggi bila melanggar netralitas.

"Kami tidak bertanggung jawab. Kami tidak akan bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan. Kami sudah ingatkan ke semua rektor," imbuhnya.