7 Fakta Pernyataan Tokoh Agama dan Politik Pasca-Pemilu, Waspada Teroris Menyusup hingga Fokus Ibadah Puasa Saja

3. Menristek Nasir imbau mahasiswa tak ikut aksi 22 Mei

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak terprovokasi dan ikut serta dalam aksi gerakan massa 22 Mei 2019.

"Saya ingin lakukan komunikasi yang baik dengan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa. Untuk itu, kita minta mahasiswa jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Nasir usai dialog dengan mahasiswa kelompok Cipayung di Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga meminta agar mahasiswa tidak harus datang ke Jakarta untuk menghadiri apa yang dilakukan pada 22 Mei.

Baca Juga: Menteri Nasir Minta Mahasiswa Tak Terprovokasi Ikut Aksi 22 Mei

4. Tokoh agama di Kalteng serukan terima hasil pemilu

KOMPAS.com/KURNIA TARIGAN Sejumlah tokoh agama dan unsur pemerintah daerah serta Jajaran kepolisian saat menyampaikan deklarasi damai di halaman kantor Polres Pulau Pisang.

Sejumlah tokoh agama dan unsur pemerintah Kalimantan Tengah, menggelar deklarasi damai menerima hasil pemilu dan menolak keras pengerahan massa. Acara deklarasi dilaksanakan di Markas Polres Pulang Pisau, Selasa (21/5/2019).

Bupati Pulang Pisau H Edi Pratowo mengatakan, seluruh proses pemilu sudah selesai dan hasilnya juga sudah diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, melalui deklarasi damai ini, ia mengajak seluruh warga agar tetap menjaga keamanan dan kedamaian, menerima semua hasil yang sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara pemilu.

“Apapun hasil yang sudah diumumkan oleh penyelenggara pemilu harus kita terima, bukan justru melakukan pengerahan massa," kata Edi kepada Kompas.com seusai deklarasi damai di halaman Mapolres Pulang Pisau, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Tokoh Agama di Kalimantan Tengah Deklarasi Damai Terima Hasil Pemilu

5. Ulama dan tokoh agama di Tulungagung tolak "people power"

KOMPAS.com/SLAMET WIDODO Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Efendi Aris Abdullah (18/5/2019).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung Hadi Mohammad Mahfudz mengatakan, gerakan people power dinilai kurang tepat, karena pemerintah sudah menyediakan lembaga resmi untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan, terkait pemilu.

“Selama masih bisa diambil jalur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, kenapa ada gerakan people power. Alangkah baiknya tidak dilakukan gerakan people power tersebut,” ujar Hadi, Sabtu (18/5/2019).

Gerakan tersebut juga dinilai akan berakibat fatal, dan berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas utamanya yang berada di pedesaan.

Dia mengimbau bagi siapa saja untuk lapang dada dan menerima hasil resmi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

“Kami juga mengajak kepada pihak penegak hukum, agar menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Hadi.

Baca Juga: Tokoh Agama dan Ulama Tulungagung Ajak Masyarakat Tolak “People Power”