Tim Mudik Gesit Kompas: Jabar Dilewati 3,7 Juta Pemudik hingga e-Toll Sebabkan Antrean Kendaraan

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus melakukan persiapan untuk menyambut arus mudik dan balik 2019.

Seperti diketahui, Badan Penelitian dan Pembanguan memprediksi jumlah pemudik tahun 2019 mencapai 18,2 juta orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10-12 persen dari tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, 14,9 juta pemudik berasal dari Jabodetabek.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Heri Antasari mengatakan, 3,7 juta pemudik dari Jabodetabek akan melintas di wilayah Jawa Barat.

Dari jumlah itu, 1,7 juta pemudik diprediksi menggunakan jalur Tol Pantai Utara (Pantura). Sementara 1,2 juta pemudik akan menggunakan jalur nontol Pantura.

"Sisanya ada yang jalur tengah, jalur selatan total sekitar 500.000 lebih," ucap Heri di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Tim Mudik Gesit Kompas: Hampir 50 Titik Kemacetan Tersebar di Jabar

Heri mencatat, ada sejumlah kondisi yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Salah satunya, penerapan e-toll secara penuh yang akan berpengaruh terhadap mekanisme antrean.

"Hasil review kita juga, diterapkannya e-tol secara penuh sehingga mekanisme antrean juga terpengaruh. Kemudian ada pemindahan gate Cikarang Utama ke KM 70 dan KM untuk arah Bandung. Ini berbeda dengan tahun lalu yang di KM 29 Cikarang Utama sebagai pintu transaksi taping e-toll," ungkapnya.

Ia menambahkan, ada potensi lonjakan pemudik yang disebabkan masih tingginya harga tiket pesawat.

"Menhub menyampaikan pasti ada pengaruh dari kenaikan harga tiket pesawat sehingga kenaikan 10-12 persen dikontribusi untuk pemudik daerah Jawa menggunakan jalur darat," kata Heri.

Baca juga: Tim Mudik Gesit KOMPAS: Dishub Cirebon Intensif Cek Bus Jelang Mudik  

Selain itu, Heri juga mencermati rencana sistem satu arah yang bakal berpengaruh terhadap jalur arteri disejumlah wilayah di Jabar.

Dia menilai, dengan diberlakukannya one way system pada musim mudik balik tahun ini akan berpengaruh terhadap jalur arteri jalan provinsi maupun kota kabupaten alternatif yang akan jadi limpasan sistem one way.

Sisten satu arah juga mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas lalu lintas yang hingga saat ini belum optimal.

Ia mengimbau kepada para pengusaha agar bisa membantu pemerintah dalam penyediaan rambu lalu lintas darurat di jalur alternatif.

"Kita akan mengeluarkan surat imbauan kepada baik BUMD mungkin juga swasta yang ingin berpartisipasi memasang rambu darurat tentutnya berdasarkan supervisi dari Dishub Jabar maupun kota kabupaten. Nanti akan ada rambu tambahan seperti papan, spanduk, itu akan kita kerahkan dan kita imbau," jelasnya.