Jaga Perdamaian, MUI Cirebon Larang Pengerahan Massa "People Power"

CIREBON, KOMPAS.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengadakan pertemuan bertajuk Multaqo Ulama, Habaib, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Cendikiawan Muslim Se-Kabupaten Cirebon, Senin (20/5/2019).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ulama, habaib, kiai, cendikiawan, pimpinan pondok pesantren serta sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon. Mereka membuka pembahasan dengan perkembangan kondisi bangsa Indonesia.

Mereka memberi titik fokus pada adanya gejolak pasca-pelaksanaan Pemilu serentak 2019, terutama wanaca adanya gerakan people power.

Mukhlisin Muzadi, perwakilan MUI Kabupaten Cirebon menilai, kondisi bangsa Indonesia saat ini mencapai titik mengkhawatirkan akan adanya sebuah konflik.

Baca juga: Gubernur Maluku Minta Warga Tidak Terpengaruh Isu People Power

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri sebagai akibat adanya persaingan pada Pemilu serentak 2019 lalu.

Menyikapi soal itu, MUI mengajak berbagai ulama untuk berupaya bersama-sama menjaga kondisi yang aman dan damai.

Dia meminta agar seluruh pihak tidak melakukan apalagi menggerakan masyarakat untuk hal-hal yang merugikan masyarakat dan bangsa.

“Ada isu people power dan sebagainya, kami dari MUI Kabupaten Cirebon mengumpulkan pimpinan-pimpinan ormas, habaib, dan para tokoh untuk menjaga Cirebon yang kondusif dan Indonesia damai,” kata Mukhlisin, kepada wartawan.

Dia mengajak agar seluruh pimpinan itu mencegah dan tidak mengerahkan massa yang menimbulkan keresahan.

Kiayi Haji Mustofa Aqil Siradj, tokoh ulama Kabupaten Cirebon menyampaikan, sudah sepatutnya masyarakat bersyukur karena Indonesia telah mampu menciptakan kedamaian dalam kemajemukan.

Rasa syukur itu dilakukan dengan cara menjaga dan mengabadikan jasa ulama dan tokoh bangsa terdahulu yang telah menciptakan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dari berbagai kelompok.

Gerakan people power, menurut Mustofa, tidak mungkin terjadi apabila tidak dimotori, tidak digerakan oleh pihak tertentu.

Namun, Mustofa meyakini dan sangat optimistis bahwa rakyat Indonesia kondusif dan sangat mencintai kedamaian.

Baca juga: Bupati Karawang Imbau Warga Tak Ikut Gerakan People Power

“Kita dewasalah, kita berpendidikan, kita sarjana, kita orang-orang pelajar. Ada aturan, ada konstitusi, ada undang-undang. Kenapa itu tidak dipakai? Kalau itu tidak dipakai, maka dalam Islam disebut 'bughot' atau pemberontak,” ujar Mustofa.

Dia menilai people power serta unjuk rasa tidak perlu ada. Menurutnya, apa yang perlu disampaikan sudah diatur oleh undang-undang melalui jalur yang telah disediakan. Pertemuan tersebut juga menghasilkan pernyataan sikap yang berisi delapan poin.

Sekretaris MUI Kabupaten Cirebon, Ja’far Musyaddad membacakan seluruhnya yang intinya berisi tentang ajakan serta upaya menjaga keutuhan Bangsa Indonesia, merawat perdamaian, dan imbauan untuk menaati dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan di Indonesia.