Pastikan Sulsel Terhindar dari "People Power", TNI-Polri Jaga Ketat Pusat Keramaian

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang, Kepolisian Daeah Sulawesi Selatan mulai melakukan patroli di setiap wilayah untuk memastikan Sulawesi Selatan terhindar dari gerakan people power.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin mengatakan, aksi people power bisa dianggap sebagai gerakan makar jika aksi tersebut tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, pihaknya menurunkan 12 ribu personel Polri ditambah 5 ribu personel TNI di mana Kota Makassar akan menjadi pusat patroli.

Baca juga: Hoaks, 5.000 Santri Buntet Cirebon Ikut People Power di Jakarta

"Mengantisipasi penetapan 22 Mei, sejumlah personel gabungan TNI-Polri sudah mulai diterjunkan untuk melakukan patroli di berbagai tempat," ucap Hamidin saat Apel Pelepasan Patroli Skala Besar Gabungan TNI-Polri, Senin (20/5/2019).

Patroli gabungan ini juga akan berjaga di pusat keramaian seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan ruang publik lainnya.

Khusus untuk kantor KPU dan Bawaslu sendiri, Hamidin mengatakan bakal mengirimkan pasukannya untuk berjaga. Penjagaan ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi gerakan massa.

"Kami dari kepolisian siap mengamankan. Masyarakat kami harapkan untuk tidak perlu hadir ke kantor KPU maupun Bawaslu, apalagi hasil pemilu di Sulsel telah dirikirimkan ke pusat. Mari semua kita hormati proses demokrasi yang berjalan," imbuhnya.

Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Menurut Hamidin, bisa saja aksi people power ini dianggap sengaja diberlakukan oleh beberapa oknum untuk menggulirkan pemerintahan yang sah saat ini.

Untuk itu, ia mengimbau personel kepolisian yang bertugas dalam pengamanan untik menjunjung tinggi kearifan lokal.

Ia tak ingin ada friksi yang terjadi antar-masyarakat pada 22 Mei mendatang. Ia menjamin pasukannya akan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.

"Kalau niatan dari aksi people power ini untuk menggulingkan pemimpin yang sah saat ini, maka itu sudah mengarah ke pergerakan makar, dan harus kita tindak sesuai aturan yang berlaku," pungkas mantan Kapolres Gowa ini.