Di Aula Kodim, 32 Ormas di Jombang Deklarasi Tolak "People Power"

Kompas.com - 19/05/2019, 20:08 WIB
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), KH. Isrofil Amar (baju putih), memimpin deklarasi 32 Ormas menolak gerakan People Power, di aula Makodim 0814 Jombang Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) petang. KOMPAS.com/HUMAS KAB. JOMBANGKetua Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), KH. Isrofil Amar (baju putih), memimpin deklarasi 32 Ormas menolak gerakan People Power, di aula Makodim 0814 Jombang Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) petang.

JOMBANG, KOMPAS.com - Sebanyak 32 ormas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), melakukan deklarasi menolak gerakan people power, di aula Makodim 0814 Jombang Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) petang.

Deklarasi tersebut dilakukan para pimpinan Ormas dihadapan ribuan masyarakat dari lintas dan agama di Jombang.

Deklarasi penolakan terhadap gerakan people power juga disaksikan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang Letkol (Arm) Benny Sutrisno , serta Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto.

Ketua FKMJ KH. Isrofil Amar menjelaskan, FKMJ sebagai komunitas bagi masyarakat lintas agama dan etnis, berkepentingan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari.


Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Menurut Isrofil Amar, perbedaan sikap terkait hasil Pilpres 2019 merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, rasa tidak puas harus dilakukan melalui jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan, deklarasi menolak people power merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang, terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.

"FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Isrofil Amar.

Baca juga: Bupati Buton dan Tokoh Masyarakat Deklarasi Tolak Ajakan People Power

Mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ini menambahkan, perselisihan terkait hasil Pilpres 2019 sudah memiliki saluran tersendiri, melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Isrofil Amar, saluran yang sesuai konstitusi itu mestinya digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih terkait hasil Pilpres, daripada menggerakkan massa yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Itu kan sudah konstitusional dan tidak perlu kita menggerakkan massa yang itu bisa membawa keresahan masyarakat," kata Isrofil Amar, saat ditemui setelah deklarasi penolakan people power.

Deklarasi 32 Ormas Jombang, dihadiri antara lain Nahdlatul Ulama, PGLII, LDII, Ansor, BKSG, organisasi Shiddiqiyah, serta Ormas agama Hindu dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Baca juga: Antisipasi Warga Ikut Aksi People Power, Polisi Razia Terminal dan Stasiun Kereta

Acara deklarasi menolak people power, dilanjutkan dengan acara buka bersama ribuan masyarakat dari lintas etnis dan agama Jombang.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, dalam sambutan penutup menjelang berbuka menyatakan apresiasinya atas sikap puluhan Ormas di Kabupaten Jombang.

Dia berharap, masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antar sesama, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Regional
Cerita di Balik Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS UIN Suska Riau

Cerita di Balik Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS UIN Suska Riau

Regional
Pengakuan Pekerja Lokalisasi Sunan Kuning Sebelum Penutupan

Pengakuan Pekerja Lokalisasi Sunan Kuning Sebelum Penutupan

Regional
Walau Palembang Diguyur Hujan Lebat, Tapi Lokasi Karhutla Masih Membara

Walau Palembang Diguyur Hujan Lebat, Tapi Lokasi Karhutla Masih Membara

Regional
Mari Bantu Siswa-siswi SD di Flores Agar Tak Lagi Pikul Air 5 Km untuk Siram Toilet

Mari Bantu Siswa-siswi SD di Flores Agar Tak Lagi Pikul Air 5 Km untuk Siram Toilet

Regional
Kisah Dua Nenek Buta Kakak-Beradik yang Sakit-sakitan dan Setia Tinggal Bersama

Kisah Dua Nenek Buta Kakak-Beradik yang Sakit-sakitan dan Setia Tinggal Bersama

Regional
Bupati Madiun Jamin Anak-anak Pengungsi Wamena Tak Putus Sekolah

Bupati Madiun Jamin Anak-anak Pengungsi Wamena Tak Putus Sekolah

Regional
Kisah Bocah 3,5 Tahun Penderita Tumor Ganas, Hanya Bisa Terbaring dengan Perut Sebesar Bola Basket

Kisah Bocah 3,5 Tahun Penderita Tumor Ganas, Hanya Bisa Terbaring dengan Perut Sebesar Bola Basket

Regional
Fakta Ajudan Nekat Curi Uang Kapolres, Terdesak Cicilan Mobil hingga Terancam 5 Tahun Penjara

Fakta Ajudan Nekat Curi Uang Kapolres, Terdesak Cicilan Mobil hingga Terancam 5 Tahun Penjara

Regional
Kecanduan Game Online, Puluhan Pelajar Diobati di Rumah Sakit Jiwa Solo

Kecanduan Game Online, Puluhan Pelajar Diobati di Rumah Sakit Jiwa Solo

Regional
Kisah Relawan Jelajahi Gua Vertikal untuk Cari Air Bersih: Puluhan Tahun Akhirnya Kami Tidak Kekeringan Lagi

Kisah Relawan Jelajahi Gua Vertikal untuk Cari Air Bersih: Puluhan Tahun Akhirnya Kami Tidak Kekeringan Lagi

Regional
Dicabuli Guru Les Vokal hingga Hamil 8 Bulan, Siswi SMP Alami Trauma, Pilih Berhenti Sekolah

Dicabuli Guru Les Vokal hingga Hamil 8 Bulan, Siswi SMP Alami Trauma, Pilih Berhenti Sekolah

Regional
Joki Cilik Meninggal Saat Pacuan Kuda, Aktivis Kampanyekan #Stopjokicilik

Joki Cilik Meninggal Saat Pacuan Kuda, Aktivis Kampanyekan #Stopjokicilik

Regional
Kopi Sumowono, Awalnya untuk Panti Asuhan Kini Harganya Rp 5 Juta Per Kg

Kopi Sumowono, Awalnya untuk Panti Asuhan Kini Harganya Rp 5 Juta Per Kg

Regional
Daftar 20 Desa di Sleman yang Dilewati Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen

Daftar 20 Desa di Sleman yang Dilewati Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X