Di Aula Kodim, 32 Ormas di Jombang Deklarasi Tolak "People Power"

JOMBANG, KOMPAS.com - Sebanyak 32 ormas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), melakukan deklarasi menolak gerakan people power, di aula Makodim 0814 Jombang Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) petang.

Deklarasi tersebut dilakukan para pimpinan Ormas dihadapan ribuan masyarakat dari lintas dan agama di Jombang.

Deklarasi penolakan terhadap gerakan people power juga disaksikan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang Letkol (Arm) Benny Sutrisno , serta Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto.

Ketua FKMJ KH. Isrofil Amar menjelaskan, FKMJ sebagai komunitas bagi masyarakat lintas agama dan etnis, berkepentingan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari.

Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Menurut Isrofil Amar, perbedaan sikap terkait hasil Pilpres 2019 merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, rasa tidak puas harus dilakukan melalui jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan, deklarasi menolak people power merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang, terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.

"FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Isrofil Amar.

Baca juga: Bupati Buton dan Tokoh Masyarakat Deklarasi Tolak Ajakan People Power

Mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ini menambahkan, perselisihan terkait hasil Pilpres 2019 sudah memiliki saluran tersendiri, melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Isrofil Amar, saluran yang sesuai konstitusi itu mestinya digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih terkait hasil Pilpres, daripada menggerakkan massa yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Itu kan sudah konstitusional dan tidak perlu kita menggerakkan massa yang itu bisa membawa keresahan masyarakat," kata Isrofil Amar, saat ditemui setelah deklarasi penolakan people power.

Deklarasi 32 Ormas Jombang, dihadiri antara lain Nahdlatul Ulama, PGLII, LDII, Ansor, BKSG, organisasi Shiddiqiyah, serta Ormas agama Hindu dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Baca juga: Antisipasi Warga Ikut Aksi People Power, Polisi Razia Terminal dan Stasiun Kereta

Acara deklarasi menolak people power, dilanjutkan dengan acara buka bersama ribuan masyarakat dari lintas etnis dan agama Jombang.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, dalam sambutan penutup menjelang berbuka menyatakan apresiasinya atas sikap puluhan Ormas di Kabupaten Jombang.

Dia berharap, masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antar sesama, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.