Kontras Kritik Penghargaan Timdu Penanganan Konflik Sosial 2019 untuk Jawa Timur

Kompas.com - 17/05/2019, 17:34 WIB
Aktifis Kontras, Fatkhul Khoir (kanan) di kantor Kontras Surabaya, Rabu (18/1/2017)Kontributor Surabaya, Achmad Faizal Aktifis Kontras, Fatkhul Khoir (kanan) di kantor Kontras Surabaya, Rabu (18/1/2017)


SURABAYA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) Surabaya memprotes penghargaan untuk Pemprov Jatim sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan itu saat Rakornas Tim Terpadu di Jakarta, Kamis (16/5/2019), dari Menkopolhukam Wiranto, didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo.

Penghargaan tersebut diperoleh Provinsi Jatim atas keberhasilan mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca-pilkada serentak 2019.

Baca juga: Khofifah Sebut Tol Pandaan-Malang Urai 70 Persen Kemacetan di Malang


Kontras menganggap, penghargaan tersebut prematur mengingat Khofifah baru menjabat gubernur selama empat bulan.

"Belum nampak komitmen yang jelas terkait upaya penanganan konflik sosial, sama dengan gubernur Soekarwo meski sudah memimpin 10 tahun," kata Koordinator Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir, Jumat (17/5/2019).

Bukti paling konkret, lanjut dia, Pemprov Jatim sampai saat ini belum berhasil menyelesaikan konflik kelompok Syiah Sampang sejak 2012.

"Ratusan warga Sampang tercabut dari akar sosialnya dan kini terpaksa hidup di rumah susun di Sidoarjo," ujar dia.

Selain kasus Syiah Sampang, masih ada 19 kasus konflik berlatar belakang agraria.

"Bahkan, juga ada kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum, seperti pembubaran diskusi mahasiswa Papua di Surabaya, dan pembubaran forum diskusi di Malang dan Blitar," ungkap dia.

Baca juga: Kontras Kritik Rencana Perwira TNI Ditempatkan di Kementerian/Lembaga

Harusnya, kata dia, pemerintah lebih selektif dalam memberikan penghargaan kepada kepala daerah.

"Setidaknya harus ada kajian dan literasi bukti otentik untuk memberikan penghargaan kepada seorang kepala daerah," ujar dia.

Selain Jawa Timur, penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi juga diperoleh DIY, Maluku Utara, Lampung, dan Provinsi Aceh.

Di tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Lamongan, Gunung Kidul, Kota Tidore, Kota Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X