KILAS DAERAH

Gubernur Banten: Tak Ada Tepuk Tangan untuk Lawan Korupsi...

Kompas.com - 17/05/2019, 15:11 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim saat berbincang dengan Kompas.com di rumah dinas gubernur, Kamis (15/5/2019). KOMPAS.COM/M LATIEFGubernur Banten Wahidin Halim saat berbincang dengan Kompas.com di rumah dinas gubernur, Kamis (15/5/2019).
Penulis Latief
|

BANTEN, KOMPAS.com - Mengubah citra Banten adalah PR alias pekerjaan rumah yang menantang Wahidin Halim selama 2 tahun menjabat gubernur. Korupsi, pengangguran, kemiskinan, jawara, pelet dan banyak lagi hal negatif menghantui provinsi itu.

Terhitung sejak 12 Mei 2017 duduk sebagai orang nomor satu di Banten, Wahidin harus memutar otak untuk melunturkan sisi gelap yang menutupi provinsi yang dipimpinnya itu.

Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan santai, Kompas.com berbincang langsung dengan Wahidin di rumah dinasnya, Rabu (15/5/2019). Dia optimistis, Banten kaya akan banyak hal untuk mengubah citra buruknya. 

"Pertama duduk di sini yang saya dengar atau baca berita itu selalu Lebak dan Pandeglang disebut-sebut sebagai daerah miskin. Banten itu kota jawara, banyak peletnya, korupsi dan lain-lain. Sedih dong, karena banyak sisi jelek dan gelap yang menutup Banten," kata Wahidin.


"Padahal, kita tahu, kalau bandara internasional Soekarno Hatta itu ada di wilayah kita. Mau bicara wisata, Gunung Krakatau juga masuk wilayah kita. Mau bicara bisnis dan investasi, ada 14 ribu perusahaan atau industri di Banten. Harusnya tak ada lagi cerita gelap soal Banten," tambah laki-laki  kelahiran Tangerang, 14 Agustus 1954 itu. 

Dengan kondisi yang ada saat pertama menjabat itu, tutur Wahidin, prioritas utama yang dia jalankan selama setahun pertama adalah melakukan reformasi birokrasi. Dia lakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan memutus jalur korupsi.

"Hal yang diekspose dari Banten itu selalu soal korupsi dan kemiskinan. Tahun 2014 itu Banten termasuk yang tertinggi korupsinya," ucap Wahidin.

Lewat reformasi birokrasi sebagai program utamanya, lanjut Wahidin, mentalitas dan disiplin SDM di pemerintahannya diperkuat. Dia mulai melakukan penyesuaian pos-pos pekerjaan dengan kompetensi SDM, termasuk melakukan seleksi. 

Wahidin mengakui, hal paling sukar dihadapinya adalah mengubah mindset jajaran di bawahnya. Dia bilang, banyak SDM di pemerintahan Banten yang sudah merasa duduk di zona nyaman. Mereka duduk sebagai pemegang kekuasaan.

"Itulah pangkal korupsinya. Mereka seperti sudah pegang status quo, duduk nyaman sebagai pemegang kuasa, tidak ada yang visioner," kata Wahidin.

Melihat kondisi itu, mulailah Wahidin memakai tangan dingin. Kepada semua bawahannya dia lantang teriakkan lawan korupsi. Dia tegaskan, bahwa SDM di Pemerintah Provinsi Banten harus bisa mengubah dirinya dari pemegang kekuasan menjadi penjaga kualitas pelayanan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X