Gubernur Banten: Tak Ada Tepuk Tangan untuk Lawan Korupsi...

BANTEN, KOMPAS.com - Mengubah citra Banten adalah PR alias pekerjaan rumah yang menantang Wahidin Halim selama 2 tahun menjabat gubernur. Korupsi, pengangguran, kemiskinan, jawara, pelet dan banyak lagi hal negatif menghantui provinsi itu.

Terhitung sejak 12 Mei 2017 duduk sebagai orang nomor satu di Banten, Wahidin harus memutar otak untuk melunturkan sisi gelap yang menutupi provinsi yang dipimpinnya itu.

Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan santai, Kompas.com berbincang langsung dengan Wahidin di rumah dinasnya, Rabu (15/5/2019). Dia optimistis, Banten kaya akan banyak hal untuk mengubah citra buruknya. 

"Pertama duduk di sini yang saya dengar atau baca berita itu selalu Lebak dan Pandeglang disebut-sebut sebagai daerah miskin. Banten itu kota jawara, banyak peletnya, korupsi dan lain-lain. Sedih dong, karena banyak sisi jelek dan gelap yang menutup Banten," kata Wahidin.

"Padahal, kita tahu, kalau bandara internasional Soekarno Hatta itu ada di wilayah kita. Mau bicara wisata, Gunung Krakatau juga masuk wilayah kita. Mau bicara bisnis dan investasi, ada 14 ribu perusahaan atau industri di Banten. Harusnya tak ada lagi cerita gelap soal Banten," tambah laki-laki  kelahiran Tangerang, 14 Agustus 1954 itu. 

Dengan kondisi yang ada saat pertama menjabat itu, tutur Wahidin, prioritas utama yang dia jalankan selama setahun pertama adalah melakukan reformasi birokrasi. Dia lakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan memutus jalur korupsi.

"Hal yang diekspose dari Banten itu selalu soal korupsi dan kemiskinan. Tahun 2014 itu Banten termasuk yang tertinggi korupsinya," ucap Wahidin.

Lewat reformasi birokrasi sebagai program utamanya, lanjut Wahidin, mentalitas dan disiplin SDM di pemerintahannya diperkuat. Dia mulai melakukan penyesuaian pos-pos pekerjaan dengan kompetensi SDM, termasuk melakukan seleksi. 

Wahidin mengakui, hal paling sukar dihadapinya adalah mengubah mindset jajaran di bawahnya. Dia bilang, banyak SDM di pemerintahan Banten yang sudah merasa duduk di zona nyaman. Mereka duduk sebagai pemegang kekuasaan.

"Itulah pangkal korupsinya. Mereka seperti sudah pegang status quo, duduk nyaman sebagai pemegang kuasa, tidak ada yang visioner," kata Wahidin.

Melihat kondisi itu, mulailah Wahidin memakai tangan dingin. Kepada semua bawahannya dia lantang teriakkan lawan korupsi. Dia tegaskan, bahwa SDM di Pemerintah Provinsi Banten harus bisa mengubah dirinya dari pemegang kekuasan menjadi penjaga kualitas pelayanan.

Untuk memperkuat itu, Wahidin mengaku menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan pembinaan.

Tak heran, pada 2017 atau di tahun pertamanya menjabat, Wahidin sudah memecat 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Itu dia lakukan berdasarkan rekomendasi KPK.

"Kami potong rantai peluang untuk korupsi. Saya lebih utamakan program yang langsung menyasar ke masyarakat. Pameran-pameran saya kurangi di sini, itu cuma ngabisin duit. Lha, pameran kok isinya pedagang kaki lima. Itu sudah saya sudah audit. Ada Rp 120 miliar uang habis untuk sewa hotel rapat ini dan itu. Itu semua terlihat dari dinas-dinas sebelum saya masuk Banten. Lucu dong, MTQ saja kok dilaksanakan di hotel," kata Wahidin.

Lucunya, di awal menegakkan prioritas untuk membenahi birokrasi itu, Wahidin seperti orang yang bekerja sendiri. Dia mengaku tak mendapat tepuk tangan ketika berbicara lawan korupsi.