Sekda Jawa Barat Ingatkan Perusahaan Bayar THR H-7 Lebaran

Kompas.com - 16/05/2019, 13:33 WIB
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, beberapa waktu lalu. . KOMPAS.com/DENDI RAMDHANISekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, beberapa waktu lalu. .

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengingatkan kepada pemilik perusahaan di Jabar untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) paling lambat sepekan sebelum lebaran.

"Saya sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh pengusaha bisa membayarkan tepat waktu dengan kesadaran sendiri. Maksimal H-7 harus sudah dibayarkan," ujar Iwa kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Ia menjelaskan, THR merupakan gaji ke-13 yang seharusnya sudah masuk perencanaan keuangan perusahaan, khususnya terkait pengupahan.

Baca juga: Pemkot Mataram Tidak Berikan THR untuk Pegawai Honorer

 

Ketentuan pembayaran THR H-7 tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1a, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji.

Sementara ayat 1b menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi denda dan administrasi. Pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," paparnya.

Baca juga: Hadapi Lebaran hingga Kebutuhan THR, BI Maluku Siapkan Rp 1,03 Triliun

Karena itu, Iwa berharap, tahun ini jumlah keluhan terkait keterlambatan ataupun kekurangan pembayaran THR pun tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun perusahaan swasta di wilayah Jabar. Dengan demikian, semua pihak bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.

"Kadisnakertrans tingkat provinsi bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan pengawasan dan pantauan di lapangan. Harapannya sih tanpa perlu dipantau semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik," jelasnya

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X