Dedi Mulyadi: Jika Presiden Tak Diakui, DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Kompas.com - 16/05/2019, 11:09 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019).KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019).

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandiaga terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang.


"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Akui Hasil Pilpres 2019

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," kata mantan bupati Purwakarta 2 periode ini.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kalau Menolak Hasil Pemilu, Berarti Tak Mengakui Hasil Pileg

 

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi kepada Kompas.com, Rabu (15/5/2019). 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Gempa Maluku Utara Rusak Jaringan Listrik di Halmahera Selatan

Gempa Maluku Utara Rusak Jaringan Listrik di Halmahera Selatan

Regional
Sebelum Ditangkap, Ayah yang Aniaya Anak Gizi Buruk Ancam Polisi

Sebelum Ditangkap, Ayah yang Aniaya Anak Gizi Buruk Ancam Polisi

Regional
Terekam CCTV, Pengendara BMW Curi Tong Sampah Seharga Rp 70.000

Terekam CCTV, Pengendara BMW Curi Tong Sampah Seharga Rp 70.000

Regional
Kasus 'Bupati Biadab', Bupati Aceh Tengah Siap Bersumpah di Bawah Al Quran

Kasus "Bupati Biadab", Bupati Aceh Tengah Siap Bersumpah di Bawah Al Quran

Regional
Momen Polisi Misterius Gendong Calon Haji Tertua Saat Rekan Se-Kloter Berdesakan Masuk Bus

Momen Polisi Misterius Gendong Calon Haji Tertua Saat Rekan Se-Kloter Berdesakan Masuk Bus

Regional
Jalur Pendakian Gunung Slamet via Bambangan Ditutup Mulai 22 Juli 2019

Jalur Pendakian Gunung Slamet via Bambangan Ditutup Mulai 22 Juli 2019

Regional
Cerita Adilta, Merintis Usaha di Balik Musik Cadas Kota Medan

Cerita Adilta, Merintis Usaha di Balik Musik Cadas Kota Medan

Regional
Seorang Kuli Panggul Ditemukan Meninggal di Roda Bakso Pasar Tasik

Seorang Kuli Panggul Ditemukan Meninggal di Roda Bakso Pasar Tasik

Regional
Di Anambas, Menteri Susi Minta Warga Tidak Buang Sampah di Kolong Rumah

Di Anambas, Menteri Susi Minta Warga Tidak Buang Sampah di Kolong Rumah

Regional
Menteri Susi Larang Tangkap Ikan Napoleon Seberat 4 Kg, Ini Alasannya...

Menteri Susi Larang Tangkap Ikan Napoleon Seberat 4 Kg, Ini Alasannya...

Regional
BNN Cari Mobil Ferrari Milik Petani yang Jadi Bandar Narkoba

BNN Cari Mobil Ferrari Milik Petani yang Jadi Bandar Narkoba

Regional
Berbahaya, Sumur Bor yang Semburkan Lumpur dan Gas di Cilacap Ditutup

Berbahaya, Sumur Bor yang Semburkan Lumpur dan Gas di Cilacap Ditutup

Regional
Menteri Susi: Berada di Perbatasan, Anambas Punya Peran Penting Bagi NKRI

Menteri Susi: Berada di Perbatasan, Anambas Punya Peran Penting Bagi NKRI

Regional
Pelempar Molotov di Rumah Dinas Tertangkap, Ini Kata Ketua DPRD Kota Magelang

Pelempar Molotov di Rumah Dinas Tertangkap, Ini Kata Ketua DPRD Kota Magelang

Regional
Maskawin, dari Agama, Budaya, sampai Pilihan Unik

Maskawin, dari Agama, Budaya, sampai Pilihan Unik

Regional
Close Ads X