Tingkat Kepatuhan LHKPN Pejabat Daerah di Maluku Rendah

Kompas.com - 14/05/2019, 19:27 WIB
Ketua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus saat memberikan keterangan kepada waratwan di lobi Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019) KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTYKetua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus saat memberikan keterangan kepada waratwan di lobi Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019)

AMBON, KOMPAS.com- Tingkat kepatuhan pejabat daerah di Provinsi Maluku dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Provinsi Maluku tergolong masih sangat rendah.

Ketua Koordinator Tim Pemeriksa klarifikasi LHKPN dari KPK, Nexio Helmus mengatakan, hingga batas akhir penyampaian LHKPN, baru setengah dari pejabat yang melaporkan harta kekayaannya dengan persentase 51 persen.

“Kesadaran inilah yang kita upayakan agar kewajiban dan kesadaran mereka tinggi untuk menyampaikan LHKPN," sebutnya di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: KPK Periksa LHKPN 9 Pejabat Daerah di Maluku, Wali Kota Ambon Mangkir


Dia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara di Maluku akan dilakukan secara menyeluruh secara bergiliran.

Sejumlah sanksi akan diberikan jika para pejabat tidak menyampaikan LHKPN.

"Sanksinya administratif. Contoh untuk eselon II mungkin untuk promosi ke jenjang lebih tinggi akan menjadi pertimbangan sendiri agar tidak bisa direkomendasi," ujarnya.

Baca juga: Tersangka KPK, Wali Kota Tasikmalaya Menangis Saat Rapat Paripurna di DPRD

Berdasarkan data dari KPK, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Provinsi Maluku sampai dengan 31 Maret 2019 yakni dari 438 wajib lapor, yang baru melaporkan LHKPN sebanyak 92 pejabat, dan yang masih belum melaporkan ada 346 pejabat.

Sedangkan untuk Kota Ambon, dari 175 wajib lapor, 169 pejabat sudah melaporkan LHKPN dan 6 belum melapor.

Di Kota Tual, dari 87 wajib lapor, 68 sudah menyampaikan laporan LHKPN dan 19 belum menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Untuk Kabupaten Buru dari 402 wajib lapor, baru 260 yang sudah menyampaikan LHKPN dan 142 belum melapor. Kabupaten Buru Selatan dari 400 wajib lapor, 286 sudah melapor, dan sisanya 114 belum melapor.

Kabupaten Kepulauan Aru, dari 145 wajib lapor, 45 pejabat yang baru menyampaikan LHKPN dan 100 pejabat lain belum menyampaikan laporan. Kabupaten Kepualauan Tanimbar, dari 53 wajib lapor, 26 sudah melapor, dan 27 pejabat belum menyampaikan LHKPN.

Kabupaten Maluku Barat Daya, dari 132 wajib lapor baru empat pejabat yang melaporkan LHKPN, Kabupaten Maluku Tengah, dari 194 wajib lapor, 176 sudah yang baru menyampaikan LHKPN, Kabupaten Maluku Tenggara dari 180 wajib lapor, 119 sudah menyampaikan LHKPN dan 61 pejabat belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Barat dari wajib lapor 52 pejabat, yang baru menyampaikan laporan LHKPN berjumlah 20 pejabat. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, dari 473 wajib lapor hanya 10 pejabat yang baru menyampaikan LHKPN.

Sementara untuk tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN legislatif se-Maluku juga masih rendah yakni 67 persen. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Regional
Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Regional
Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Regional
Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Regional
Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Regional
Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Regional
Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Regional
Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Regional
Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Regional
Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Regional
Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Regional
Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Regional
WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

Regional
PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

Regional
Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X