KPK Periksa LHKPN 9 Pejabat Daerah di Maluku, Wali Kota Ambon Mangkir

Kompas.com - 14/05/2019, 19:05 WIB
Ketua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus saat memberikan keterangan kepada waratwan di lobi Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019) KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTYKetua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus saat memberikan keterangan kepada waratwan di lobi Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019)

AMBON, KOMPAS.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memeriksa sembilan pejabat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018.

Pemeriksaan LHKPN pejabat daerah di Maluku ini dijadwalkan berlangsung secara tertutup selama tiga hari mulai dari Selasa (14/5/2019) hingga Kamis (16/5/2019).

Untuk hari pertama ada tiga pejabat yang diperiksa, yakni Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, Seketaris Daerah Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku M Saleh Thio.

Baca juga: Tersangka KPK, Wali Kota Tasikmalaya Menangis Saat Rapat Paripurna di DPRD

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy yang dijadwalkan ikut diperiksa hari ini tidak hadir alias mangkir.

Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda yakni untuk pejabat pemerintah Kota Ambon berlangsung di lantai enam Kantor Gubernur, sedangkan untuk pejabat Pemprov Maluku berlangsung di lantai dua kantor tersebut.

Ketua Koordinator Pemeriksa KPK, Nexio Helmus mengatakan, sebelum diperiksa, pihaknya sudah menyurati para pejabat tersebut. KPK juga sudah menghubungi melalui telepon.

Namun nyatanya, di hari pertama hanya tiga pejabat yang memenuhi panggilan, dari empat pejabat yang dijadwalkan.

"Dari hasil konfirmasi Wali Kota Ambon tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan di pusat. Saya pikir semua sama-sama penting tidak apa yang penting terkomunikasi dan terkonfirmasi," ujarnya kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/5/2019). 

Baca juga: Bupati Jepara Ditahan KPK, Wabup Jadi Pelaksana Tugas

Terkait mengkirnya Wali Kota Ambon, Helmus mengatakan pihaknya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap orang nomor satu di pemerintah Kota Ambon tersebut.

”Kita jadwalkan minggu depan di kantor KPK di Jakarta," ujarnya.

Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap sembilan pejabat penyelengara negara di lingkup Pemprov Maluku dan Kota Ambon itu dilakukan dalam upaya pencegahan yang berkaitan dengan harta kekayaan para pejabat tahun 2018 atau LHKPN yang harus dilaporkan di tahun 2019 yang batas waktunya 31 Maret lalu.

"Yang diperiksa ruang lingkup hanya harta. Jadi tujuan dari klarifikasi ini sebagai bentuk upaya transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara," jelasnya. 

KPK berencana pada hari kedua akan memeriksa empat pejabat yakni Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Martha Nanlohy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, dan Kepala Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon Jacky Talahatu. 

Sedangkan untuk hari terakhir satu pejabat yang akan diperiksa yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meikyal Pontoh. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Cerita Kakek 72 Tahun Kumpulkan 2.900 Telur Penyu dalam Sebulan, Dijaga sampai Menetas

Regional
PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

PSBB Kabupaten Bogor Berakhir, Jumlah Pasien yang Sembuh Meningkat

Regional
Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Kasus Pengunduran Diri 64 Kepala Sekolah SMP Diadukan ke KPK

Regional
Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Gubernur Kalbar Copot 2 Kepala SMK, PGRI: Tidak Boleh Sewenang-wenang

Regional
Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Regional
Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Regional
14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

Regional
Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Regional
Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Regional
Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Regional
Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Regional
Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Regional
Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Regional
Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Regional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X