KPU Intan Jaya Papua Gelar Pleno Kabupaten di Jayapura, Bawaslu Sebut Tidak Diundang

JAYAPURA, KOMPAS.com - KPU Kabupaten Intan Jaya menggelar pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten di Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/5/2019).

Namun, Anggota Komisioner Bawaslu Papua Ronald Richard Manoach mengaku tidak menerima undangan, sementara komisioner Bawaslu Intan Jaya masih berada di Kabupaten Nabire.

"Semua keputusan yang dilakukan oleh KPU Intan Jaya itu tidak sah dan catat prosedur, karena tidak melibatkan Bawaslu dan para saksi parpol," sebut Ronald, di Kota Jayapura, Selasa (14/05/2019).

Bawaslu Intan Jaya, terang Ronald, sejak awal telah mengupayakan agar pleno tingkat kabupaten digelar di Distrik Sugapa, namun dia menilai ada itikad tidak baik dari KPUD Intan Jaya yang dianggap berusaha menghindar.

Baca juga: Demo Pendukung Prabowo di Bawaslu Sulsel, Seorang Komisioner Diminta Bersumpah

Bahkan menurutnya, Komisioner KPUD Intan Jaya tanpa konfirmasi pergi ke Kabupaten Nabire dan kemudian dikejar oleh Komisioner Bawaslu Intan Jaya.

Di Nabire, pleno tidak juga digelar dan dari KPUD Intan Jaya mengajak Bawaslu ke Jayapura untuk menggelar pleno. Namun, ajakan tersebut ditolak.

"Setelah itu, sampai saat ini kami kehilangan kontak (tidak ada kejelasan). Akan tetapi, tiba-tiba KPU Intan Jaya, meminta kami untuk ikut pleno di tingkat provinsi. Ketua Bawaslu Intan Jaya dengan tegas telah menolak hal itu, karena memang pleno di tingkat kabupaten belum dilakukan. Dan yang sangat mengkagetkan kami, bahwa menurut informasi, Kabupaten Intan Jaya melakukan rapat pleno tersebut di Hotel Grand Abe hari ini," tutur Ronald.

Ronald menegaskan, bila KPUD Intan Jaya masih menjalankan pleno secara sepihak, maka akan ada konsekuensi hukum yang diterima.

Sementara, Ketua KPU Papua Theodrus Kossay mengatakan, pelaksanaan pleno Kabupaten Intan Jaya tidak bisa dilakukan di Sugapa karena faktor keamanan sehingga diputuskan untuk dipindah ke Nabire.

Namun, di Nabire, situasi tetap tidak kondusif seingga ada permintaan agar pleno dilakukan di Jayapura.

Baca juga: Pendukung Prabowo Bakal Duduki Kantor Bawaslu Sulsel Jika Tuntutannya Tidak Didengar

"Kami dengar laporan dari KPU Intan Jaya bahwa pleno di Intan Jaya situasinya tidak nyaman lalu mau pleno di Nabire. Begini di sana juga tidak nyaman ya sudah kami perintahkan untuk ke sini (Kota Jayapura) dan pleno di sini," ujar dia.

Namun, ia menyayangkan tindakan KPU Intan Jaya yang meggelar pleno tanpa melibatkan Bawaslu dan saksi parpol.

"Itu yang kami sayangkan, kami dengan Bawaslu sudah bicarakan, kalau mau ke sini itu sama-sama dengan Bawaslu dan pihak kemanannya. Lalu kalau sudah di sini dilakukan pleno dengan mengundang Bawaslu dan saksi-saksi, itu wajib hukumnya, kami harap mereka sudah bangun komunikasi dengan Bawaslu," kata Theodorus.