MUI dan Sejumlah Tokoh Agama Tolak Aksi "People Power"

TRENGGALEK, KOMPAS.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah tokoh pemuka agama di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menilai ajakan aksi "people power" meresahkan masyarakat.

Ajakan aksi tersebut banyak diserukan dan tersebar melalui sejumlah media sosial, menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang.

Sejumlah tokoh agama serta pemuka agama di Trenggalek secara tegas, menolak aksi people power. Menurut ulama, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat, dan menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada yang berwenang yakni KPU.

Para tokoh agama mengajak seluruh masyarakat Trenggalek untuk saling menjaga ketertiban dan kenyamanan, terlebih pada bulan suci Ramadhan ini.

"Mari kita percayakan hasil pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku," tutur ketua MUI Kabupaten Trenggalek, Moch Syafi'i, melalui sambungan telepon, Senin (13/5/2019).

Baca juga: 5 Fakta Dosen Unggah People Power di Facebook, Pernah Nyaleg di Jateng hingga Dianggap Provokatif

Imbauan senada juga datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Trenggalek, Masyub. Menurutnya, people power ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyub mengajak para ulama maupun tokoh agama di tanah air untuk tidak terpancing terhadap ajakan yang bisa mengancam keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila ini.

“Mari kita jaga kerukunan demi keutuhan NKRI dan yang berlandaskan Pancasila,” ujar Masyub.

Baca juga: Kapolda: Tidak Ada Gerakan People Power di Jatim

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Trenggalek juga memberi pernyataan penolakan adanya gerakan people power.

Pendeta Nocolas Andre Marvin menjelaskan, gerakan tersebut bisa memecah kesatuan antar umat beragama.

“Saya khawatir dengan gerakan itu (people power), kesatuan dan persatuan akan terpecah,” ujar Nicolas.