Gubernur Sulsel Bakal Kembali Lantik 193 Pejabat yang Sempat Dibatalkan

Kompas.com - 13/05/2019, 15:06 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diwawancara di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019). Kompas.com/HIMAWAN Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diwawancara di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019).


MAKASSAR, KOMPAS.com - Setelah sebelumnya sempat membatalkan pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulsel, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengumumkan bakal kembali melakukan pelantikan kepada para pejabat tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Nurdin mengatakan, prosesi pelantikan ini bakal dilakukan secepatnya setelah pihak Kemendagri dan Komisi ASN melakukan evaluasi.

"Pokoknya selesai ini barang. Kami akan luruskan semua. Semua yang dianggap kurang kita lengkapi, kita sempurnakan, terus kita lantik cepat," kata Nurdin Abdullah, usai berbuka puasa bersama di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (12/5/2019).

Evaluasi yang dilakukan Komisi ASN dan Kemendagri menurut Nurdin Abdullah disebabkan adanya nilai yang bertentangan dengan aturan terkait pada pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulsel bulan April lalu. Namun ia enggan merinci nilai apa yang dimaksud.

Baca juga: Pembatalan Pelantikan 193 Pejabat, Gubernur Sulsel dan Wakilnya Tak Selaras

"Kan kami minta evaluasi. Iya, artinya diluruskan semua yang bertentangan dengan aturan," ungkap mantan bupati Bantaeng 2 periode ini.

Nurdin berharap, tidak ada lagi pihak yang memperpanjang kisruh pelantikan ini. Pelantikan tersebut akan dilakukan secepatnya.

"Enggak usah dibesar-besarin sudah selesai. Kami lihat dulu empat bulan berjalan, kami lihat, kami evaluasi, harusnya secepatnya dilantik supaya ada kepastian," ujar dia.

Sebelumnya, sebanyak 193 pejabat eselon III dan IV yang dilantik Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Senin (29/4/2019) lalu dibatalkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Sebab, pelantikan ini hanya menggunakan SK Gubernur yang ditandatangani oleh wagub.

Pelantikan pejabat eselon III dan IV seharusnya sesuai dengan peraturan gubernur bukan SK gubernur.

Pelantikan ini pun mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi ASN serta BKN.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X