Posko Pengaduan THR Kota Yogyakarta Dua Minggu Sebelum Lebaran

Kompas.com - 13/05/2019, 14:33 WIB
Ilustrasi THRShutterstock Ilustrasi THR

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota  Yogyakarta akan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya ( THR). Posko ini akan mulai aktif pada dua minggu sebelum Lebaran (H-14).

"Kita akan membuat posko. Nanti H-dua minggu (H-14) akan mulai aktif," ujar Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/05/2019)

Tri Karyadi menyampaikan posko nantinya akan menerima pengaduan terkait THR. Pengaduan bisa disampaikan langsung ke posko. Selain itu, pengaduan juga bisa disampaikan lewat chat WhatsApp (WA).

Tim nantinya akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan klarifikasi keperusahaan yang bersangkutan.


Baca juga: Keluhan Buruh di Kulon Progo soal THR Kini Bisa Diadukan via WhatsApp

"Posko loksinya di kantor dinas, nantinya ada dari unsur Pol PP, terkait dengan penegakan perda. Ada bagian hukum, dan ada juga dinas perijinan," tegasnya.

Menurutnya setiap ada kegiatan pihaknya selalu konsisten mensosialiasikan baik terkait THR maupun kesejahteraan pekerja.

Tak hanya itu, pihaknya juga terjun langsung ke perusahaan-perusahaan agar hak-hak tenaga kerja bisa terpenuhi.

Sebelum bulan puasa pihaknya juga telah memanggil untuk bertemu perwakilan perusahaan-perusahaan dan karyawan. Dalam pertemuan ini, pihaknya memberikan sosialiasi terkait THR.

Baca juga: Perusahaan di Jawa Timur yang Telat Bayar THR akan Didenda

"THR diberikan paling lambat H-satu minggu," bebernya

Hanya saja, ada perusahaan yang biasanya memberikan THR kurang tiga hari atau dua hari. Menurutnya biasanya kendalanya karena kondisi perusahaan belum memungkinkan. Selain itu perusahaan kurang memahami peraturan yang ada.

Kondisi tersebut lanjutnya harus dikomunikasikan dengan seluruh karyawan.

"Sebelum ada permenaker 2006, dulu tidak ada sanksi-sanksi, kalau sekarang keterlambatan itu ada semacam denda 5 persen. Tapi ketika sudah berbicara sanksi akan diserahkan ke pengawas ketenagakerjaan di Provinsi," katanya.

Baca juga: Buka Posko Pengaduan di 16 Titik, Pemprov Jatim Minta THR Dibayarkan H-7 Lebaran

Diakuinya setiap tahun pengaduan terkait THR mengalami penurunan. Pada tahun 2017 ada sekitar 17 pengaduan. Pada tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi empat pengaduan.

"Menurun signifikan karena ada permenaker itu, ada denda itu, perusahaan-perusahaan memperhatikan itu. Kita kan juga intens memberikan pemahaman dan edukasi ke perusahaan," pungkasnya. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X