Dedi Mulyadi: Saya Jenuh Setiap 5 Tahun Sekali Ganti UU Pemilu

Kompas.com - 13/05/2019, 09:14 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi .

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku jenuh lantaran Undang Undang Pemilu terus mengalami pergantian dalam 5 tahun sekali.

Hal itu disampaikan Dedi saat menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis KAHMI Daerah Bogor Periode 2019-2024 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/5/2019) malam.

"Walaupun hari ini barangkali posisi saya menuju jadi seorang anggota parlemen (DPR RI) tetapi saya jenuh dalam 5 tahun sekali fokusnya penggantian UU pemilu dan selalu berkutat di situ," kata Dedi. 

Bukan tanpa alasan Dedi jenuh. Menurut dia, pemilu di Indonesia selama ini terus mengalami perubahan, pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan UU 7/2017 tentang pemilu serentak 2019.

Baca juga: Dedi Mulyadi Usul UU Pemilu Direvisi

Pemilu serentak ini sejatinya bisa menjamin suara rakyat di berbagai daerah yang masih mempraktekkan sistem pemilihan berdasarkan adatnya.

Namun, hal itu berbanding terbalik lantaran pemerintah seolah-olah selalu ingin menyamakan persepsi setiap daerah.

"Indonesia itu tidak bisa dibikin sama saya katakan kalau di Papua kan ada yang pakai sistem noken langsung diwakili oleh kepala adat kemudian

orang Baduy tidak mesti pemilihan langsung mereka cukup musyawarah dewan adat. Cara berpikir orang Jakarta harus dipakai cara berpikir orang Kalimantan ya enggak bisa, Indonesia itu beragam, kegagalan disebuah tempat menjadi kegagalan nasional juga," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD Sarankan Pemerintah dan Lembaga Legislatif Baru Ubah UU Pemilu di Tahun Pertama

Koordinator Presidium KAHMI Jawa Barat ini, menyarankan pemerintah dan DPR untuk berpikir komprehensif dalam membuat UU Pemilu. Sehingga tidak terus menerus direvisi.

"UU pemilu mulai dari pemilihan langsung, tidak langsung, terbuka tertutup, digabung dipisah lagi. Energi kita habis untuk itu sudahlah coba kita berpikir bikin UU itu yang awet bisa dipakai 100 tahun coba berpikirnya komprehensif," terangnya.

Persoalan lain yang dia kritisi adalah UU pidana yang tidak pernah menyentuh nilai-nilai keadilan sosial karena energi bangsa ini terlalu dihabiskan oleh kepentingan politik selama 5 tahun.

Hukum Indonesia belum diisi substansi Pancasila

Tokoh masyarakat Sunda ini pun menyebut Pancasila yang selalu didengungkan sebagai ideologi bangsa, pemersatu bangsa, hanya sampai tingkat simbolisasi dari sebuah ideologi tetapi belum pada subtansi dalam menerapkan hukum.

Baca juga: Kata Mahasiswa Undip Semarang soal Pemilu Serentak 17 April 2019

"Ya hukum Indonesia belum diisi oleh Pancasila, belum diisi, KUHP kita kan produk kolonial saya katakan kalau mau ada hukum keadilan ya ada hukum adat di situ, nah di situ bisa disambung menjadi ciri khas hukum Indonesia," terangnya

"Contoh pencuri kelapa apakah harus diproses di pengadilan dengan nilai yang hanya 100 ribu jika diproses berapa keuangan negara yang harus dikeluarkan, biaya penjemputan, BAP, di penjara, setelah bebas jadi pencuri lagi kok. Coba kalau itu dipotong mata rantainya diselesaikan pada tingkat adat, di situ ada nilai yang menjadi ciri khas bangsa ini," sambungnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Regional
Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Regional
Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Regional
Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Regional
Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Regional
Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Regional
Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Regional
Pria Nekat Hadang Bus Salah Jalan di Gresik, Polisi Berikan Apresiasi

Pria Nekat Hadang Bus Salah Jalan di Gresik, Polisi Berikan Apresiasi

Regional
Sosok-sosok Heroik di Balik Tragedi Susur Sungai, Mbah Diro hingga Kodir Pertaruhkan Nyawa

Sosok-sosok Heroik di Balik Tragedi Susur Sungai, Mbah Diro hingga Kodir Pertaruhkan Nyawa

Regional
Dampak Banjir Jakarta, Kereta Terlambat Datang hingga 13 Jam di Madiun

Dampak Banjir Jakarta, Kereta Terlambat Datang hingga 13 Jam di Madiun

Regional
Kemunculan Ribuan Ulat Bulu yang Bikin Resah Warga di Kediri

Kemunculan Ribuan Ulat Bulu yang Bikin Resah Warga di Kediri

Regional
Gubernur Viktor: Harus Ada Terobosan yang Radikal untuk Bangun NTT

Gubernur Viktor: Harus Ada Terobosan yang Radikal untuk Bangun NTT

Regional
Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Regional
Ditemukan Dugaan Investasi Bodong di Papua Berkedok Modal Sapi Perah

Ditemukan Dugaan Investasi Bodong di Papua Berkedok Modal Sapi Perah

Regional
Isap Sabu untuk Potong Rambut Banyak Pelanggan, Tukang Cukur Masuk Bui

Isap Sabu untuk Potong Rambut Banyak Pelanggan, Tukang Cukur Masuk Bui

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X