Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Setelah Penghitungan Tak Ada Lagi Konflik

KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap tak ada lagi riak-riak ketidakpuasan setelah proses penghitungan suara Pemilu 2019 selesai.

"Mudah-mudahan setelah penghitungan tak ada lagi konflik," kata Ma'ruf saat memberi tausiyah dalam acara tasyakuran kebangsaan dan buka puasa bersama Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Graha Alam Indah, Condet, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019)..

Ma'ruf berharap Ramadhan ini menjadi pelajaran untuk bisa menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar, baik ajaran agama, aturan negara dan etika kebangsaan.

Baca juga: Maruf Amin Minta Persoalan Pemilu Jangan Dibiarkan Anarkis

Saat ini, kata dia, yang harus dikedepankan adalah membangun kesalehan dan memberikan kemanfaatan untuk negara.

"Otomatis kita juga harus menghilangkan keburukan dan kejelakan dalam hidup bernegara," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) Ali Masykur Musa menyebutkan, kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 patut disyukuri. Sebab, Ma'ruf Amin juga adalah ketua Dewan Penasihat PP ISNU.

"Dan, Allah memberikan kemenangan pada 01 yang mempercayakan Kiai Ma'ruf menjadi wakilnya Pak Jokowi. Pak Kiai juga sebagai dewan pembina, patut kita syukuri, semoga tak ada masalah hingga dilantik. Kita kirimkan doa," ujar Ali.

Ali mengimbau semua pihak untuk menerima hasil Pilpres 2019. Menurutnya, dalam demokrasi dipastikan terjadi kompetisi sehingga hasil akhirnya ada yang menang dan ada juga yang kalah.

Baca juga: Senyum Megawati Sambut Kedatangan Maruf Amin di Kediamannya

Kata Ali, demokrasi yang bagus adalah salah satunya mengusung kebersamaan. Siapa pun yang menang harus merangkul semuanya. Sebab, ketika sudah terpilih, maka itu akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia.

"Siapa pun yang menang, insya Allah Jokowi dan Kiai Ma'ruf, bukan untuk partai, tapi dia sudah menjadi presiden Indoneisa," katanya.

Ali juga menyoroti masalah isu people power. Dia menilai, people power adalah tindakan yang tidak demokratis dan inkonstitusional.