Kericuhan Warnai Pleno KPU Papua yang Tengah Diskors

JAYAPURA, KOMPAS.com — Interupsi mewarnai rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Papua yang berlangsung di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Sabtu (11/05/2019).

Interupsi dilakukan oleh para saksi partai politik yang menanggapi pembacaan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kabupaten Lanny Jaya.

Para saksi menyampaikan bahwa ada perbedaan data perolehan suara caleg DPR dan DPRP, antara yang dibacakan oleh Komisioner KPU Lannya Jaya dan yang mereka miliki.

Baca juga: Situng dari Papua Baru 7,7 Persen, Ini Penjelasan KPU

Saksi partai politik yang menyatakan kehilangan suara adalah Partai Hanura, PKS, PAN, Golkar, Berkarya, PDI-P, PSI, dan Gerindra.

Merespons interupsi tersebut, Bawaslu Papua merekomendasikan pleno diskors untuk dilakukan penyandingan data.

Data yang diminta dari para saksi parpol adalah data DA-1 yang merupakan hasil rekapitulasi tingkat distrik.

Akan tetapi, sebagian besar dari saksi parpol yang menyatakan kehilangan suara mengaku tidak memiliki dokumen DA-1 karena tidak diberikan oleh PPD saat rekapitulasi tingkat distrik.

Para saksi mengaku hanya memegang data C-1 yang merupakan hasil rekapitulasi di TPS.

Hanya Partai Golkar, Hanura, dan PDI-P yang memiliki dokumen DA-1.

Baca juga: Real Count KPU, Jokowi-Maruf Menang Telak di Kabupaten Jayapura Papua

Meski demikian, komisioner KPU Papua, Melkianus Kambu, yang menjadi pimpinan sidang tetap menskors pleno.

Saat masa skors sempat terjadi kericuhan antara saksi Partai Berkarya Bertus Kogoya dan Sekretaris KPU Lanny Jaya, Eribur Kogoya.

Eribur Kogoya yang sedang melintas di belakang Bertus Kogoya mencoba menyapa yang bersangkutan, tetapi Bertus justru merespons dengan makian.

Kemudian, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay yang berada di atas mimbar turun dan memisahkan mereka.

Bertus Kogoya yang merupakan mantan Wakil Bupati Lanny Jaya periode 2011-2016 mengaku kesal dengan Eribur Kogoya karena tidak bekerja dengan baik sehingga banyak data perolehan suara yang berubah.

"Saya untuk dua distrik saja sudah dapat sekitar 11.000, masa di sini jadi nol. Saya ini putra daerah dan mantan wakil bupati, tidak mungkin nol, ini penghinaan," kata dia.