Pengerjaan Proyek Kerap Molor, Sejumlah Kontraktor Trenggalek Masuk Daftar Hitam

TRENGGALEK, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur melakukan evaluasi terkait molornya pelaksanaan proyek strategis di 2018 lalu.

Hasilnya, berdasarkan evaluasi bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, didapat sejumlah pengerjaan proyek pembangunan tidak sesuai kesepakatan waktu pengerjaan, Jumat (10/5/2019).

Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengatakan, ada banyak faktor yang menjadi penyebab molornya pelaksanaan tersebut. Namun, yang mendominasi adalah praktik peminjaman nama perusahaan tertentu dalam pelaksanaan lelang.

Untuk itu, nantinya Pemkab Trenggalek akan lebih selektif lagi saat proses lelang dan memasukan nama beberapa kontraktor yang bermasalah dalam pengerjaan proyek tersebut dalam daftar hitam.

“Kalau yang menang itu satu orang terus kemudian membangun beberapa kegiatan, bagaimana tidak molor. Ditambahkan harga rendah dan rekam jejak yang tidak bagus. Makanya permainan seperti itu kami sudah mulai tahu,” ungkap Arifin beberapa waktu lalu melalui saluran telepon.

Baca juga: Ratusan Km Jalan Nasional di Trenggalek Diperbaiki untuk Arus Mudik Lebaran

Kebanyakan beberapa kontraktor yang bermasalah tersebut hanya satu entitas, tapi memiliki banyak nama badan usaha atau perusahaan untuk memenangkan proses lelang proyek.

Berdasarkan hal itu, saat ini pemkab telah memberikan catatan hitam sedikitnya tiga perusahaan atau badan usaha yang sering bermasalah, serta evaluasi kepada mitra kerja.

Apalagi berdasarkan evaluasi pengerjaan proyek di tahun lalu, mayoritas proyek yang dikerjakan tidak membutuhkan spesifikasi yang rumit.

“Ketika ada pekerjaan banyak dari mereka yang bingung mencari sub penggarap dan segala macam. Hal itu membuat alat yang digunakan dipakai disuatu tempat dahulu, kemudian di pindah lokasi lain, ini membuat pekerjaan tak terkawal dengan baik sehingga banyak yang molor,” katanya.

Sehingga diharapkan ke depan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih selektif dalam proses lelang, sehingga molornya pengerjaan proyek oleh oknum kontraktor bermasalah tersebut tidak terulang.

Hal itu bisa diartikan tidak asal memenangkan suatu badan usaha yang menang lelang karena menawarkan harga murah kelewat batas. Selain itu, juga tidak melampirkan persyaratan administrasi yang rumit sehingga banyak badan usaha yang bisa mengikuti lelang.

“Kalau banyak yang ikut lelang dan menawar berarti bagus, artinya mereka bisa bersaing dari segi kualitas jika nanti dikaji ulang dan sebagainya. Sebab kalau dilihat proyek 2018 lalu bentuk bangunannya sederhana, sehingga tidak seharusnya molor,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipin ini.

Baca juga: Minggu, Polres Trenggalek Kumpulkan Tim Pemenangan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga

Sementara itu Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa mengatakan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi cacatan untuk dievaluasi. Itu meliputi ketaatan proses pengerjaan proyek sehingga tidak sampai molor.

Ini karena mayoritas proses pengerjaan proyek yang molor adalah santai di awal kemudian digenjot menjelang batas akhir kontrak.

“Dengan proses pengerjaan seperti itu, mereka kewalahan menjelang akhir kontrak, hingga mencari tenaga tambahan. Belum lagi kendala cuaca, medan, bahan baku dan lain sebagainya,” ujar Lulus Mustofa.

Nantinya, dalam pendampingan yang dilakukan, TP4D juga melibatkan tim ahli yang akan menelaah secara detail proyek pengadaan fisik.

Pelibatan tim ahli akan dilakukan mulai tahun ini, seperti pembangunan fisik gedung Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), kantor Kejaksaan, Kecamatan Dongko dan beberapa proyek pembangunan lainnya.

“Kalau sekedar lihat pembangunan sesuai perencanaan atau tidak kami sudah biasa, tapi seperti uji laboratorium, harus dilakukan oleh ahlinya. Makanya nanti dalam evaluasi kami akan mengajak tim ahli yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya.