Pengerjaan Proyek Kerap Molor, Sejumlah Kontraktor Trenggalek Masuk Daftar Hitam

Kompas.com - 10/05/2019, 11:19 WIB
Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin KOMPAS.com/SLAMET WIDODOPlt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin

TRENGGALEK, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur melakukan evaluasi terkait molornya pelaksanaan proyek strategis di 2018 lalu.

Hasilnya, berdasarkan evaluasi bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, didapat sejumlah pengerjaan proyek pembangunan tidak sesuai kesepakatan waktu pengerjaan, Jumat (10/5/2019).

Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengatakan, ada banyak faktor yang menjadi penyebab molornya pelaksanaan tersebut. Namun, yang mendominasi adalah praktik peminjaman nama perusahaan tertentu dalam pelaksanaan lelang.

Untuk itu, nantinya Pemkab Trenggalek akan lebih selektif lagi saat proses lelang dan memasukan nama beberapa kontraktor yang bermasalah dalam pengerjaan proyek tersebut dalam daftar hitam.

“Kalau yang menang itu satu orang terus kemudian membangun beberapa kegiatan, bagaimana tidak molor. Ditambahkan harga rendah dan rekam jejak yang tidak bagus. Makanya permainan seperti itu kami sudah mulai tahu,” ungkap Arifin beberapa waktu lalu melalui saluran telepon.

Baca juga: Ratusan Km Jalan Nasional di Trenggalek Diperbaiki untuk Arus Mudik Lebaran

Kebanyakan beberapa kontraktor yang bermasalah tersebut hanya satu entitas, tapi memiliki banyak nama badan usaha atau perusahaan untuk memenangkan proses lelang proyek.

Berdasarkan hal itu, saat ini pemkab telah memberikan catatan hitam sedikitnya tiga perusahaan atau badan usaha yang sering bermasalah, serta evaluasi kepada mitra kerja.

Apalagi berdasarkan evaluasi pengerjaan proyek di tahun lalu, mayoritas proyek yang dikerjakan tidak membutuhkan spesifikasi yang rumit.

“Ketika ada pekerjaan banyak dari mereka yang bingung mencari sub penggarap dan segala macam. Hal itu membuat alat yang digunakan dipakai disuatu tempat dahulu, kemudian di pindah lokasi lain, ini membuat pekerjaan tak terkawal dengan baik sehingga banyak yang molor,” katanya.

Sehingga diharapkan ke depan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih selektif dalam proses lelang, sehingga molornya pengerjaan proyek oleh oknum kontraktor bermasalah tersebut tidak terulang.

Hal itu bisa diartikan tidak asal memenangkan suatu badan usaha yang menang lelang karena menawarkan harga murah kelewat batas. Selain itu, juga tidak melampirkan persyaratan administrasi yang rumit sehingga banyak badan usaha yang bisa mengikuti lelang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X