Sehari Setelah Jokowi Pulang Tinjau Calon Ibu Kota, Kalteng Mulai Berbenah...

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Sehari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi merencanakan sejumlah pembenahan terkait rencana pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah pusat.

"Kami akan melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), untuk merumuskan berbagai keperluan yang dibutuhkan terkait rencana pemindahan ibu kota yang baru," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangkaraya, Kamis (9/5/2019).

Persiapan infrastruktur, lanjut dia, menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Namun, menurut Fahrizal, semua keperluan itu berproses menyesuaikan perkembangan situasi seiring dengan berjalan waktu.

Baca juga: Jokowi: Gunung Mas Kalimantan Tengah Paling Siap Jadi Calon Pengganti Ibu Kota RI

Berbagai kebutuhan itu pun, kata dia, nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat, terlebih saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Kalteng dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.

Bahkan, setelah Presiden Jokowi bersama tim melakukan peninjauan sekaligus penilaian di Kalteng dan Kaltim, masih ada daerah lainnya yang bakal didatangi dan ditinjau.

"Namun kami tentu akan terus bekerja dan menginventarisasi berbagai keperluan di Kalteng sebagai dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat," katanya.

Fahrizal menyebutkan, sejumlah hal yang bakal dibenahi adalah akses transportasi di Kalteng, khususnya jalur udara dan laut. Saat ini, Kalteng memiliki sejumlah bandara dan pelabuhan yang berada di kabupaten berbeda.

Baca juga: BERITA FOTO: Gaya Jokowi Keliling Calon Ibu Kota di Gunung Mas, Pakai Kalung Batu Merah hingga Topi Anyaman

Sebanyak tiga bandara yang menyediakan penerbangan ke berbagai daerah ke luar Kalteng, seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara Haji Asan Sampit, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun.

Selain itu, tiga pelabuhan yang menyediakan pelayaran ke luar Kalteng, khususnya menuju beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Pelabuhan Sampit, Kumai, serta Bahaur Pulang Pisau.

"Semuanya perlu pembenahan, salah satu yang utama yakni aktivitas penumpang dan barang agar terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu," kata Fahrizal.

Terkait alokasi kawasan hutan ataupun lahan, lanjut dia, tentu juga akan disesuaikan dengan mengacu aturan yang berlaku sehingga jika benar dipilih sebagai ibu kota yang baru, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dan berjalan lancar.