Kompas.com - 09/05/2019, 13:59 WIB
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi. Dokumen Seknas JokowiSekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Seknas Jokowi, Dedy Mawardi mendukung polisi menindak tegas siapa saja yang menyerukan aksi people power tanpa alasan yang jelas.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedy mengomentari rencana aksi massa di depan gedung KPU yang digelar Kamis siang ini.

Rencana people power itu untuk mendesak KPU mendiskualifikasi pasangan 01 karena dituding melakukan kecurangan pada Pemilu 2019.

Baca juga: Ada Isu People Power, Polres Ambon Silaturahim Bersama MUI dan Alim Ulama

Dedy menilai, tudingan Kivlan Zein dan Eggi Sudjana terkait kecurangan KPU mengada-ada. Apalagi, tudingan tersebut tidak berdasarkan bukti yang sah secara hukum.

“Alasan yang dipakai oleh Kivlan dan Eggi itu jelas mengada-ngada, hanya halusinasi tanpa bukti yang sah secara hukum. Bagaimana mungkin disebut curang jika tuduhan kecurangan itu tanpa data dan digembar-gemborkan di jalanan, bukan di lembaga resmi seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi," tegas Dedy melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (9/5/2019).

 “Masak minta diskualifikasi di jalanan, macam orang yang nggak paham hukum dan demokrasi saja. Itu namanya tindakan inkonstitusional," lanjut Dedy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan menganut paham demokrasi dalam penyelenggaran pemilu.

Menurut Dedy, konstitusi memang menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga mengatur cara menyampaikannya. Cara menjalankan kebebasan berpendapat tidak hanya dimaknai sebatas aksi damai, tetapi juga isi dari agenda aksi.

"Apakah agenda aksi yakni tuduhan kecurangan itu buah hasil dari keputusan lembaga sah seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti, atau bukan? Jika bukan hasil dari Bawaslu atau MK, maka aksi massa Kivlan dan Eggi itu dapat dikategorikan tindakan inskonstitusional," tegasnya. 

Baca juga: Aparat di Kota Banjar Gelar Rapat Antisipasi Potensi People Power

Oleh karena itu, Seknas Jokowi mendukung tindakan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan inskonstitusional hasil proses pemilu demi terjaganya ketertiban dan keamanan bangsa dan negara Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.