Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Habis Melahirkan, Tuntutan 7,5 Tahun Penjara Dirasa Berat

Kompas.com - 09/05/2019, 05:27 WIB
Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/AGIEPERMADIBupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin dituntut 7,5 tahun pidana oleh Jaksa KPK. Neneng dinilai jaksa bersalah dalam perkara suap proyek perizinan pembangunan Meikarta.

Menanggapi hal tersebut pengacara Neneng, Luhut Sagala mengatakan bahwa tuntutan tersebut dinilai cukup berat bagi kliennya yang baru saja melahirkan.

"7 tahun 6 bulan bagi bu Neneng pribadi, ibu yang baru melahirkan itu cukup berat," kata Luhut usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Rabu (9/5/2019).

Baca juga: Dituntut 7,6 Tahun, Begini Komentar Bupati Bekasi Nonaktif Neneng

Menurutnya, kliennya tersebut sudah bersikap jujur baik di persidangan maupun dalam proses penyidikan.

"Kita harus melihat bahwa bu Neneng selama persidangan bahkan proses penyidikan itu sudah sangat jujur karena suap Rp 10 miliar terkait IPPT kalau bu Neneng tidak jujur, penyidik tidak tahu karena yang diketahui penyidik itu hanya suap yang terkait RDTR," tuturnya.

Mengingat kejujuran kliennya itu, Luhut mengatakan seharusnya Jaksa mempertimbangkan tuntutannya tersebut. Ia pun berharap majelis hakim mempertimbangkan kejujuran kliennya itu.

"Harapan kita sih Majelis mempertimbangkan kejujuran Bu Neneng dalam perkara ini," harapnya.

Baca juga: Penahanan Neneng Hasanah Yasin Dibantarkan KPK karena Melahirkan Anak Keempat

Seperti diketahui, Neneng dinilai jaksa bersalah dalam perkara suap proyek perizinan pembangunan Meikarta dengan menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Neneng berupa pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Neneng berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 318 juta.

Selain Neneng, Jaksa juga menuntut empat pejabat Pemkab Bekasi yang merupakan anak buah Neneng. Keempat pejabat ini diyakini Jaksa turut serta menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Baca juga: Harapan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Jadi Tahanan Kota Untuk Melahirkan

Adapun keempat pejabat yang dituntut tersebut yakni; Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Keempatnya dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Regional
Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Regional
Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Regional
Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Regional
Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Regional
Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Regional
Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Regional
Pengemudi 'Speedboat' yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Pengemudi "Speedboat" yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Regional
15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19

Regional
Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Lebih Rendah

Regional
Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Video Hoaks Aliran Lahar Dingin Gunung Semeru Beredar di Medsos

Regional
Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Tambah 3 Orang, Kini Ada 5 Anggota DPRD Lamongan Positif Covid-19

Regional
Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Angka Kematian akibat Covid-19 di Banyumas Meningkat, Tiap Hari Lebih dari 5 Orang

Regional
17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

17 Hari Hilang, Keberadaan Prada Hengky Masih Misteri, Pencarian Tetap Dilanjutkan

Regional
Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Debat Pilkada Pandeglang Memanas, Petahana Pamer Bangun Jalan Rusak, Thoni Sebut Irna Bohongi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X