Kasus Suap Meikarta, Bupati Non-aktif Bekasi Dituntut 7,6 Tahun Penjara

Kompas.com - 08/05/2019, 15:40 WIB
Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/AGIEPERMADIBupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Neneng dinilai jaksa bersalah dalam perkara suap proyek perizinan pembangunan Meikarta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Neneng Hasanah Yasin berupa pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Jaksa Tuntut Hak Politik Bupati Non-aktif Bekasi Dicabut 5 Tahun

Jaksa juga menuntut Neneng membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 318 juta.

"Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," katanya.

Selain Neneng, Jaksa juga menuntut empat pejabat Pemkab Bekasi yang merupakan anak buah Neneng. Keempat pejabat ini diyakini Jaksa turut serta menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Baca juga: Ini Jawaban Ridwan Kamil Soal Kasus Meikarta yang Menyeret Namanya

Keempat pejabat yang dituntut tersebut yaitu Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Keempatnya dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut Jaksa, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jambi

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jambi

Regional
Angin Puting Beliung Rusak Rumah Warga dan Padamkan Listrik

Angin Puting Beliung Rusak Rumah Warga dan Padamkan Listrik

Regional
Kisah Desa Menari di Lereng Telomoyo

Kisah Desa Menari di Lereng Telomoyo

Regional
Gunakan Senapan Angin, Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri

Gunakan Senapan Angin, Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri

Regional
SPBU Terbakar di Bukittinggi, Api Diduga dari Mobil yang Isi BBM dengan Tangki Tambahan

SPBU Terbakar di Bukittinggi, Api Diduga dari Mobil yang Isi BBM dengan Tangki Tambahan

Regional
Para Bacalon Wali Kota Samarinda Penjaringan PDI-P Ramai-ramai Siapkan Isi Tas

Para Bacalon Wali Kota Samarinda Penjaringan PDI-P Ramai-ramai Siapkan Isi Tas

Regional
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah

Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah

Regional
Korban Gempa Maluku Diminta Bayar Biaya Rumah Sakit, Kadis Kesehatan Sarankan Berobat di Posko Kesehatan

Korban Gempa Maluku Diminta Bayar Biaya Rumah Sakit, Kadis Kesehatan Sarankan Berobat di Posko Kesehatan

Regional
Seberangi Rel Tak Berpalang Pintu, Mobil Avanza Ringsek Tertabrak Kereta

Seberangi Rel Tak Berpalang Pintu, Mobil Avanza Ringsek Tertabrak Kereta

Regional
Waspadai Hujan Lebat Selama 2 Hari yang Berpotensi Sebabkan Banjir di Sumut

Waspadai Hujan Lebat Selama 2 Hari yang Berpotensi Sebabkan Banjir di Sumut

Regional
Pilkada Samarinda, Ketua DPD Gerindra Kaltim Ikut Penjaringan PDI-P

Pilkada Samarinda, Ketua DPD Gerindra Kaltim Ikut Penjaringan PDI-P

Regional
Ratusan Ikan Mati Mendadak di Maluku, LIPI Minta Tak Dikaitkan dengan Gempa

Ratusan Ikan Mati Mendadak di Maluku, LIPI Minta Tak Dikaitkan dengan Gempa

Regional
Kasus Pembunuhan Pria Dalam Plastik di Cianjur Terungkap, 7 Pelaku Ditangkap

Kasus Pembunuhan Pria Dalam Plastik di Cianjur Terungkap, 7 Pelaku Ditangkap

Regional
Selain Nasdem, Denny Indrayana Juga Ambil Formulir Pendaftaran Cagub ke Partai Demokrat

Selain Nasdem, Denny Indrayana Juga Ambil Formulir Pendaftaran Cagub ke Partai Demokrat

Regional
Pasca-penusukan Wiranto, Ma'ruf Amin Sebut Penanganan Terorisme Harus dengan Cara 'Soft'

Pasca-penusukan Wiranto, Ma'ruf Amin Sebut Penanganan Terorisme Harus dengan Cara "Soft"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X