Kasus Suap Meikarta, Bupati Non-aktif Bekasi Dituntut 7,6 Tahun Penjara

Kompas.com - 08/05/2019, 15:40 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Neneng dinilai jaksa bersalah dalam perkara suap proyek perizinan pembangunan Meikarta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Neneng Hasanah Yasin berupa pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Jaksa Tuntut Hak Politik Bupati Non-aktif Bekasi Dicabut 5 Tahun

Jaksa juga menuntut Neneng membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 318 juta.

"Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," katanya.

Selain Neneng, Jaksa juga menuntut empat pejabat Pemkab Bekasi yang merupakan anak buah Neneng. Keempat pejabat ini diyakini Jaksa turut serta menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Baca juga: Ini Jawaban Ridwan Kamil Soal Kasus Meikarta yang Menyeret Namanya

Keempat pejabat yang dituntut tersebut yaitu Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Keempatnya dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut Jaksa, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.