Jaksa Tuntut Hak Politik Bupati Non-aktif Bekasi Dicabut 5 Tahun

Kompas.com - 08/05/2019, 14:48 WIB
Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/AGIEPERMADIBupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat anak buahnya tengah mendengarkan tuntutan dari jaksa.. Rabu (8/5/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hak politik Bupati non-aktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin dicabut.

Jaksa meminta hakim mencabut hak Neneng untuk dipilih selama lima tahun terhitung sejak terdakwa menuntaskan menjalani hukumannya.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Neneng Hasanah Yasin berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa Neneng Hasanah Yasin selesai menjalani pidana pokoknya," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (8/9/2019).

Baca juga: Ini Jawaban Ridwan Kamil Soal Kasus Meikarta yang Menyeret Namanya

Neneng didakwa bersalah dalam perkara suap proyek perizinan pembangunan Meikarta. Neneng dituntut hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsidiair 4 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan kepada terdakwa Neneng berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 318 juta.

"Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," katanya.

Baca juga: 15 Anggota DPRD Bekasi Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Meikarta

Selain Neneng, Jaksa juga menuntut empat pejabat Pemkab Bekasi yang merupakan anak buah Neneng. Keempat pejabat ini diyakini Jaksa turut serta menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Keempat pejabat yang dituntut tersebut yaitu Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Keempatnya dituntut hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Kurir Sabu Jaringan Napi Lapas Madiun, Ibu Rumah Tangga Divonis 18 Tahun Penjara

Jadi Kurir Sabu Jaringan Napi Lapas Madiun, Ibu Rumah Tangga Divonis 18 Tahun Penjara

Regional
Rumah Sakit di Bangka Ingin Kembangkan Pengobatan Cuci Otak Menkes Terawan

Rumah Sakit di Bangka Ingin Kembangkan Pengobatan Cuci Otak Menkes Terawan

Regional
Fakta Syahrul Yasin Limpo, Miliki Banyak Prestasi hingga Ditunjuk Jadi Menteri Pertanian

Fakta Syahrul Yasin Limpo, Miliki Banyak Prestasi hingga Ditunjuk Jadi Menteri Pertanian

Regional
Acungkan Sabit, Preman Rampas Uang Wisatawan di Pantai Petanahan

Acungkan Sabit, Preman Rampas Uang Wisatawan di Pantai Petanahan

Regional
Fakta di Balik Nenek Luspina Hidup Menahan Lapar Digubuk Reyot Tanpa Listrik

Fakta di Balik Nenek Luspina Hidup Menahan Lapar Digubuk Reyot Tanpa Listrik

Regional
LIPI: Ikan Bertuliskan Kata 'Ambon' Bisa Dijelaskan secara Ilmiah

LIPI: Ikan Bertuliskan Kata "Ambon" Bisa Dijelaskan secara Ilmiah

Regional
2020, UMP Jateng Bakal Naik Jadi Rp 1,7 Juta

2020, UMP Jateng Bakal Naik Jadi Rp 1,7 Juta

Regional
2 Pendaki Hilang di Gunung Dempo, Basarnas Temukan Pakaian Korban

2 Pendaki Hilang di Gunung Dempo, Basarnas Temukan Pakaian Korban

Regional
Air Sumur Dikira Mendidih di Ambon, Ini Kata LIPI

Air Sumur Dikira Mendidih di Ambon, Ini Kata LIPI

Regional
Pemprov Kaltim Akan Undang Kerabat Kesultanan Kutai Bahas soal Ibu Kota Negara

Pemprov Kaltim Akan Undang Kerabat Kesultanan Kutai Bahas soal Ibu Kota Negara

Regional
Cerita Risma Hitung Untung Rugi Tolak Tawaran Jadi Menteri Jokowi

Cerita Risma Hitung Untung Rugi Tolak Tawaran Jadi Menteri Jokowi

Regional
Tersangka Kuras Dana Nasabah BNI Ambon dengan Tawarkan Produk Imbal Hasil. Ini Kronologinya...

Tersangka Kuras Dana Nasabah BNI Ambon dengan Tawarkan Produk Imbal Hasil. Ini Kronologinya...

Regional
Ganjar Pranowo Sebut Kabinet Indonesia Maju Sesuaikan Perkembangan Zaman

Ganjar Pranowo Sebut Kabinet Indonesia Maju Sesuaikan Perkembangan Zaman

Regional
Di Daerah Ini Warga Harus Inden Sepekan untuk Dapatkan Air Bersih

Di Daerah Ini Warga Harus Inden Sepekan untuk Dapatkan Air Bersih

Regional
Tak Bisa Dipisahkan, Bayi Kembar Siam di Bali Diperbolehkan Pulang

Tak Bisa Dipisahkan, Bayi Kembar Siam di Bali Diperbolehkan Pulang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X